Dihadiri Seluruh Kepala Daerah Se Indonesia, Ini PR Dari Presiden Jokowi

Dihadiri Seluruh Kepala Daerah Se Indonesia, Ini PR Dari Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo --

RADARLAMPUNG.CO.ID-Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memberikan atensi khusus kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Presiden RI Jokowi yang digelar Menteri Dalam Negeri di Sentul Internasional Convention Center, Bogor Jawa Barat Selasa, 17 Januari 2023.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan seluruh kepala daerah harus berhati-hati dan harus waspada pada pertumbuhan ekonomi daerah.

"Tahun diawali, di tahun 2023 ini, Managing Director dari IMF menyampaikan, ini untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati. Tahun 2023, Kristalina Georgieva, mengatakan sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi," kata Jokowi.

Bahkan, untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Hati-hati. Sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara, kurang lebih. Dan guncangan ekonomi karena pandemi, karena perang, ini sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasiennya IMF.

BACA JUGA:Remaja Dicabuli Kepala Sekolah saat SD, Baru Terungkap Ketika SMA, Ketahuan Gara-gara Ini

"Kita ingat tahun ‘97-’98, Indonesia menjadi pasiennya IMF, ambruk ekonomi dan ambruk politiknya. Ini 47 negara dan yang lain masih mengantre di depan pintunya IMF. Sehingga kita harus memiliki, sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini, situasi global masih sangat tidak mudah," lanjutnya.

Dan, sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi, ini momok semua negara. Dan, patut juga di syukuri, inflasi Indonesia terakhir di angka 5,5 persen.

Ini patut di syukuri, berkat kerja keras semuanya. Coba dilihat di negara-negara lain, bahkan sudah ada yang sampai ke 92 persen, di Uni Eropa berada di angka 9,2 persen. Ini sebuah angka yang tinggi sekali.

"Sehingga saya minta, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan, sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang. Sehingga, bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan," katanya.

BACA JUGA:7 Gunung Tertinggi di Pulau Sumatera, No.4 Namanya Asing

"Hati-hati, dengan yang namanya kenaikan beras. Kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu, apa yang naik di lapangan. Beras. Saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini, karena di lapangan 79 daerah, beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan," lanjutnya.

Karenanya Jokowi meminta kepada bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan.

"Jangan sampai, sudah enggak musim lagi sekarang ini, yang namanya bawahan ABS (asal bapak senang), 'Baik, Pak. Tidak ada yang naik, Pak. Harga stabil, Pak,' Saya cek langsung ke lapangan. Jadi, BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah. Juga, hati-hati mengenai tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah maupun pemda, hati-hati. Saya berikan contoh saja urusan tarif PDAM, hati-hati. Kalau urusan listrik itu urusan kita, urusan BBM urusan kita. Tapi yang daerah yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada," ucapnya.

Kemudian berkaitan dengan inflasi tadi, Jokowi melihat sekarang ini dari Kemendagri, dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: