Dihadiri Seluruh Kepala Daerah Se Indonesia, Ini PR Dari Presiden Jokowi

BACA JUGA:Tidak Hanya PTN, Kalian Harus Tau Daftar Sekolah Kedinasan Lulus Langsung Jadi ASN!!!

Hati-hati ada dua masalah besar yang kita hadapi di daerah, yang pertama, mengenai tata ruang. Tata ruang menjadi problem besar investasi kita. Disesuaikan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mengenai tata ruang, karena ini menjadi problem bagi separuh daerah. 

"Separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya. Sehingga saya minta, di sini ada ketua DPRD agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan ini. Yang kedua, urusan investasi ini adalah masalah, kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG Persetujuan Bangunan Gedung. Namanya juga gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu dua kata itu cukuplah, izin gedung gitulah. Dulu IMB, izin mendirikan bangunan. Ini ganti Persetujuan Bangunan Gedung, izin gedung gitu saja sudah rampung. Yang paling penting kan bukan namanya, tapi penyelesaian yang cepat gitu," katanya.

Jokowi mengatakan itu merupakan keluhan yang paling banyak. Karenanya Jokowi minta kepada gubernur, bupati, wali kota, DPRD segera selesaikan yang belum, jangan ditunda-tunda. Karena investasi yang ada di negara saat ini sudah 53 persen itu berada di luar Jawa, ini bagus sekali, pemerataan terjadi. 

"Karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa, sehingga investasi itu menuju ke luar Jawa sangat bagus untuk pemerataan kita. Jadi di tahun 2022, 53 persen investasi sudah berada di luar Jawa. Dari target Rp1.200 triliun investasi kita 2022 tercapai, yaitu Rp1.270 triliun di 2022 ini juga sangat bagus, karena bisa menciptakan lapangan kerja 1,3 juta, 1,3 juta. Sehingga sekali lagi, investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita," katanya.

BACA JUGA:Komentar Park Hang Seo Setelah Vietnam Gagal Juara AFF 2022

Yang kelima, yang berkaitan dengan birokrasi APBD dan TKDN. Kita tahu jumlah ASN kita itu 4,2 juta nonASN-nya 2,3 juta, ini sebuah jumlah yang sangat besar dan sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. KPI-nya ada semuanya sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN.

"Jadi, pastikan bahwa APBD itu dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, baik langsung maupun lewat e-Katalog. Jadi saya ingatkan, pentingnya e-Katalog bagi seluruh daerah. Kita tahu realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBN maupun APBD ini masih 61 persen, 61 persen. Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu, syukur bisa 100 persen. Dan juga perlu saya sampaikan, APBD terakhir yang ada di bank, akhir tahun 2022 berada di angka Rp123 triliun, ini jangan ditepuktangani. Sekarang saya lihat, harian itu kita lihat, ini uangnya provinsi ada berapa, uangnya kabupaten ada berapa, uangnya kota ada berapa. Yang paling banyak di provinsi mana, yang paling banyak di kota mana, yang paling banyak di kabupaten mana, kelihatan semuanya sekarang ini masih Rp123 triliun," tambahnya.

Sehingga, Jokowi mengajak seluruh pemerintah daerah yang terutama, ini yang PAD-nya besar, yang dana bagi hasilnya besar, artinya yang pajak parkir, pajak restoran, pajak hotelnya besar. Ini mulai saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program sebelum tahun-tahun berjalan. Jangan sampai menjadi SILPA.

Oleh sebab itu, pemerintah sekarang ini memberikan ruang untuk mendirikan, untuk membangun, untuk membuat yang namanya dana abadi. Kalau pemerintah pusat sekarang punya sovereign wealth fund, daerah juga bisa seperti itu. Masukkan yang memiliki DPA besar, yang memiliki PAD besar, disisihkan, ditabung di dana abadi. Sudah ada dalam undang-undang maupun PP hubungan keuangan pusat dan daerah.

BACA JUGA:Simak! Ini Tata Cara Melamar Loker BUMN Terbaru Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Tahun 2023

Kalau di pusat sekarang ini, untuk dana pendidikan, untuk dana abadi pendidikan sampai 2022 kemarin terkumpul Rp124 triliun, ditambah tahun ini, saya kira akan menjadi Rp144 triliun. Daerah juga bisa melakukan yang sama dan itu kalau menjadi dana abadi bisa diinvestasikan, ikut investasi di INA (Indonesia Investment Authority). Ini juga sovereign wealth fund kita, INA. Jadi kalo INA mau beli jalan tol, INA mau beli pelabuhan, INA mau beli airport, dana abadi itu bisa dimasukkan ke sana, dengan return yang jauh lebih tinggi.

Yang terakhir, yang berkaitan dengan tata kota. Jokowi mengingatkan, bahwa Indonesia ini memiliki 514 kabupaten dan kota. Dan, sekarang provinsi juga sudah tambah. Jari total sudah 38 provinsi. Karenanya hati-hati yang namanya tata kota, seluruh kabupaten dan kota itu harus mulai mendesain kotanya dengan baik. Sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi, maksimalkan potensi daerah yang ada, buat masterplan-nya yang betul-betul memiliki visi ke depan.

Jangan semua kota dan kabupaten kita ini sama semuanya, namanya memiliki brand yang hampir mirip-mirip: ada Beriman, ada Berhiber, Berseri, ada ber- apa lagi? Ber- ber- ber- semuanya. Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing bisa, misalnya kota pisang, kenapa tidak? Bisa kota ikan, kenapa tidak? Bisa kota musik, kenapa tidak? Bisa kota mebel, kenapa tidak? Tapi konsisten. Kalau sudah kota pisang berarti menanam pisangnya harus lebih banyak di kota itu, kemudian menyiapkan industri untuk pascapanen pisang, siapkan di kota itu. Sehingga, brand kota itu akan kelihatan.

Coba kita lihat di Davao, Filipina, itu kota pisang. Di semua tempat adanya hanya pisang, industrinya pisang, tarian pisang, semuanya pisang saja, sehingga kalau orang mikir Davao, pisang.

Sumber: