Kartu Prakerja, Inovasi Digital Indonesia Jadi Pembahasan Dalam Webinar PBB

BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID - Program kartu prakerja menjadi sebuah terobosan transformasi digital pada sektor layanan publik Indonesia semasa krisis pandemi Covid-19. 

Untuk kali pertama, program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah menjangkau lebih dari 16,4 juta peserta tersebut bakal hadir pada acara pendukung sidang ke-61 Commission for Social Development PBB di New York, 6-15 Februari 2023.

Prakerja secara khusus bakal dibahas pada sesi webinar publik bertajuk Bringing 16.4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work using Digital Technology Jumat, 10 Februari 2023. 

Kegiatan yang bakal dibuka Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut digelar bersama lembaga PBB UN Women dan UNESCO Institute for Lifelong Learning.

BACA JUGA: Hati-Hati Penipuan! Hanya Ada Enam Mitra Pembayaran Resmi Kartu Prakerja

Direktur Pemantauan dan Evaluasi Kartu Prakerja Cahyo Prihadi mengajak masyarakat menyaksikan webinar tersebut. 

Salah satu pembahasan adalah upaya prakerja yang menjangkau banyak partisipan. 

Termasuk mendorong pekerja perempuan memperoleh pekerjaan lebih baik, memulai bisnis mandiri, dan meningkatkan inklusi keuangan dengan terus belajar sepanjang waktu. 

“Hal ini berdampak positif pada perbaikan kondisi kesejahteraan individu dan keluarga,” kata Cahyo.

BACA JUGA: Sudah Dibuka! Ini 5 Kunci Lolos Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48

Menurut Cahyo, 51 persen peserta pelatihan kartu Prakerja adalah perempuan. Kemudian tiga persen adalah penyandang disabilitas.

Prakerja terdaftar sebagai sebuah program akselerasi Sustainable Development Goals (SDG) pada platform UN DESA atau lembaga PBB yang menangani soal ekonomi dan sosial.

“Program kartu prakerja mengakselerasi delapan poin SDG. Termasuk kesetaraan gender dan pemenuhan pekerjaan yang memadai dan pertumbuhan ekonomi,” beber Cahyo.

Diketahui, United Nations Commission for Social Development merupakan lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial. 

Sumber: