Pupuk Langka di Tubaba, Ini yang Dilakukan DPRD

Pupuk Langka di Tubaba, Ini yang Dilakukan DPRD

Ilustrasi pupuk kompos.--

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyatakan keprihatinannya atas kelangkaan dan mahalnya sarana produksi pertanian di daerah setempat. Karenanya, DPRD Tulang Bawang Barat akan turun ke lapangan guna melihat langsung distribusi pupuk di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini.

Wakil Ketua DPRD Tubaba, Busroni SH menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh anggota untuk memantau langsung pupuk-pupuk bersubsidi di berbagai kios. 

BACA JUGA:Pemkab Mesuji Tiadakan Safari Ramadan

Para anggota DPRD yang merupakan representasi dari berbagai daerah pemilihan tentu mempunyai akses yang luas di daerahnya masing-masing. 

Busroni meminta agar masyarakat dapat melaporkan masalah pendistribusian pupuk di lapangan, sehingga pupuk tersebut tidak keluar ke kabupaten lain. 

BACA JUGA:Bulan Ramadhan, Pemkot Metro Berlakukan Jam Kerja untuk ASN

"Silakan masyarakat melaporkan kepada wakil-wakilnya di daerah masing-masing. Karena masing-masing daerah pemilihan mempunyai perwakilan anggota DPRD,"terang pria yang akrab disapa Ahi ini. 

Ketua DPD Partai Demokrat Tubaba ini minta berbagai kios sebagai penyalur resmi pupuk-pupuk bersubsidi tidak melakukan permainan dalam proses penyaluran. "Kita akan cek bagaimana teknis yang sesungguhnya. Karena faktanya di lapangan ternyata harga pupuk tersebut melampaui harga eceran tertinggi (HET)," jelasnya.

BACA JUGA:Puluhan Hektare Sawah di Suoh Terendam, Ancaman Gagal Panen Mengintai

Busroni menyatakan pihaknya tidak ingin ada masyarakat yang tidak memperoleh pupuk sementara ia sangat memerlukan. "Lain halnya ketika dia memang mempunyai jatah pupuk, namun ia tidak membutuhkan karena petaninya tidak menanam," ungkap Busroni lagi. 

Busroni meminta agar masyarakat yang tidak memperoleh jatah pupuk atau tidak sesuai dengan alokasi kebutuhan dengan berbagai alasan dari pihak penyalur, maka ia meminta agar masalah tersebut segera dilaporkan.

BACA JUGA:Jadi Bandar SS, Oknum Mahasiswa Ditangkap

"Misalnya ada petani yang seharusnya memperoleh jatah pupuk 5 kuintal, namun kemudian hanya memperoleh dua kuintal. Segera laporkan karena setahu saya jatah tersebut telah turun ke masing-masing penerima," tutup Busroni tadi sore. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: