Soal Polemik Pengajuan Nama Calon Pj. Bupati, Dua Fraksi Minta Penjelasan Ketua DPRD Tubaba

Jika memang benar satu nama menurut Roni, kemungkinan besar Hanura akan mengirimkan surat pencabutan rekomendasi tersebut ke ketua DPRD dan ke Menteri Dalam Negeri. 

BACA JUGA:Cair! THR Para ASN di Kota Metro Segera Dikirim ke Rekening Masing-masing

Karena Hanura tidak ingin suara konstituennya yang merupakan suara masyarakat akan hilang begitu saja.

Sobri membantah keras pernyataan sejumlah anggota DPRD yang menyatakan bahwa pengajuan nama calon pejabat bupati Tubaba disepakati hanya satu orang dari masing-masing fraksi.

"Karena banyak dinamika maka waktu itu Ketua DPRD mempersilakan masing-masing fraksi mengajukan siapa calon yang diusung. Jadi tidak benar harus satu calon yang diusung oleh masing-masing fraksi. Saya pastikan tidak ada voting atau semacamnya dalam pertemuan tersebut," ungkap Sobri lagi.

BACA JUGA:Ada di Tapal Batas, Disdik Mesuji Surati Pemkab Tuba Tentang Sekolah di Kuala Sidang

Pengusulan oleh fraksi-fraksi tersebut juga terkesan aneh dan tidak melalui mekanisme. Itu setelah Radar Lampung mencoba konfirmasi dengan Sugito anggota DPRD dari PKB. 

Menurut pria yang di akrab Mbah Gito ini, pasca rapat paripurna pada tanggal 3 April tahun 2023 tersebut, dirinya tidak pernah diajak oleh Fraksi PAN- PKB untuk berkomunikasi atau semacamnya guna membahas pengusulan pejabat Bupati Tubaba.

"Ya silakan saja mereka mengusulkan karena sejak Paripurna tanggal 3 April kemarin hingga hari ini saya belum pernah diajak berbicara tentang siapa yang akan diusulkan sebagai pejabat bupati tubaba," pungkasnya. (*)

Sumber: