Berikan Solusi Terhadap Isu di Pemerintah Provinsi, Kemenpanrb Terbitkan Road Map RB Tahun 2020-2024

Berikan Solusi Terhadap Isu di Pemerintah Provinsi, Kemenpanrb Terbitkan Road Map RB Tahun 2020-2024

Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tematik dan Perubahan Road Map RB 2020-2024. Foto/Instagram @kemenpanrb--

BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menggelar sosialisasi bersama para pimpinan pemerintah daerah Jawa Timur.

Sosialisasi ini merupakan bentuk dari reformasi tematik dan perubahan roadmap reformasi tahun 2020-2024.

Adapun tema kegiatan yang diangkat adalah ‘Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tematik dan Perubahan Road Map RB 2020-2024’.

Provinsi Jawa Timur ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tematik dan Perubahan Road Map RB 2020-2024’ pada Selasa, 11 April 2023.

BACA JUGA:Cek, Ini Hitungan Pembagian THR Lebaran 2023 Bagi Pekerja Masa Coba

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menjawab keresahan masyarakat terkait isu-isu yang beredar di dalam negeri.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Erwan Agus Purwanto selaku Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpanrb RI).

Berdasar pantauan Radarlampung.co.id dari kanal YouTube Kemenpanrb pada Selasa, 11 April 2023, setidaknya ada tiga tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi RB Tematik dan Perubahan Roadmap RF 2020-2024 ini.

Pertama, tujuan sosialisasi ini adalah menginformasikan kebijakan mengenai adanya Perubahan Road Map dan RB Tematik kepada mitra strategis di lingkungan Kementerian PAN RB.

BACA JUGA: Anti Ribet! Cuma Pakai NIK KTP Sudah Bisa Akses Program JKN

Kemudian bertujuan mendorong implementasi reformasi birokrasi. Utamanya adalah di lingkungan pemerintah daerah supaya dapat berorientasi kepada hasil.

Sehingga dalam hal ini, hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Terakhir adalah sebagai upaya mengikat komitmen para kepala daerah dalam implementasi reformasi birokrasi yang orientasinya memiliki hasil atau dampak yang baik.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpanrb juga menyampaikan tentang 5 (lima) prioritas kerja sebagai alat percepatan prioritas kerja Presiden dan pembangunan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: