Wakil Ketua Komisi III DPR RI Minta Polri Stop Kasus Bima: Pemprov Lampung Harus Terbiasa Menerima Kritik

BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni nampaknya menilai kritikan TikToker asal LAMPUNG bernama Bima Yudho adalah perwakilan dari keresahan masyarakat.

Ahmad Sahroni justru melihat bahwa kritik yang digaungkan TikToker Bima terhadap Pemerintah Provinsi Lampung justru merupakan perwakilan dari isi hati masyarakat Lampung.

Keresahan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Lampung ini akhirnya tersampaikan melalui kritikan yang digaungkan oleh TikToker Bima Yudho.

Berdasar pantauan Radarlampung.co.id dari akun Instagram @dpr_ri pada Selasa, 18 April 2023. Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu bahkan meminta Polri untuk menghentikan kasus Bima.

BACA JUGA:Dampak Namanya Masih Trending Topic Indonesia, TikToker Bima Bakal Pindah Kosan

Ahmad Sahroni menyampaikan bahwa dirinya meminta Polri menghentikan kasus TikToker Bima yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung.

Baik itu Kapolri atau bahkan seluruh jajarannya untuk tidak melanjutkan kasus tersebut.

Tak hanya itu saja, Ahmad Sahroni juga meminta Kapolri untuk memastikan bahwa tak ada anggota Polda, Polres atau bahkan Polsek yang berani mengancam Bima serta keluarganya.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Lampung disebut harus lebih terbiasa menerima kritik dan saran dari masyarakat.

BACA JUGA:Gubernur Lampung Sebut Tak Ada Intimidasi Ke Keluarga Bima

Sebagaimana yang sudah diketahui masyarakat bahwa Provinsi Lampung tengah menjadi sorotan di Tanah Air.

Menurut Ahmad Sahroni, meskipun bahasa penyampaian yang disampaikan oleh TikToker Bima Yudho tentunya dinilai kurang layak oleh sebagian orang.

Namun menurutnya, kritikan yang digaungkan Bima itu memiliki basis data dan fakta yang ada di lapangan.

"Seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemprov Lampung yang sedang mendapat sorotan, harus lebih terbiasa menerima kritik,"kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Sumber: