Lamtim Pantas Viral, LKPJ Bupati Tak Fokus Bangun Infrastruktur Jalan

RADARLAMPUNG.CO.ID - Wajar Tiktoker Bima asal Lampung Timur (Lamtim) mengeluhkan jalan di Provinsi Lampung. Sebab, kabupaten asalnya saja, Pemerintah setempat tak fokus untuk bangun infrastruktur jalan di tahun 2022.

Hal ini terungkap saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022, Kamis 4 Mei 2023.

“Penyampaian LKPJ kepada DPRD merupakan suatu kewajiban dan refleksi dari nilai-nilai demokrasi, yang diwujudkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD sebagai mitra kerja," ungkap Bupati Lamtim, M.Dawam Rahardjo saat menyampaikan LKPJ di hadapan para anggota DPRD.

BACA JUGA:Kompolnas Sambangi Polda Lampung, Ada Apa?

Dawam melanjutkan, melalui LKPJ, diharapkan dapat mendorong, tumbuhnya semangat objektivitas mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, yang dilandasi kemitraan untuk saling melengkapi, serta menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Lampung Timur. 

Menurutnya, tahun 2022 juga merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026.

Lebih lanjut dijelaskan, pandemi COVID-19 yang bersifat luar biasa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan dinyatakan berakhir pada akhir tahun 2022 yang lalu, sangat berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

BACA JUGA:4 Pejabat Eselon II Pemkab Lamsel Dimutasi, Ini Nama-nama yang Dilantik

Kondisi itu, pada akhirnya mempengaruhi kapasitas fiskal daerah dan perubahan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022.

"Karenanya, Kebijakan pembangunan daerah di tahun 2022, masih difokuskan pada belanja bidang kesehatan," tegas Dawam.

Menurutnya, fokus bidang kesehatan ini, karena penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, serta upaya pencapaian target prioritas pembangunan daerah lainnya. (*)

Sumber: