DPRD Lampung Barat Minta Pemkab Efisiensi Anggaran Dana Hibah

DPRD Lampung Barat Minta Pemkab Efisiensi Anggaran Dana Hibah

membacakan laporan Banang dan pengesahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perioritas Flapon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, di ruang sidang Marghasan DPRD Lampung Barat Senin (7/8/2023)--

RADARLAMPUNG.CO.ID - DPRD Lampung Barat (Lambar) meminta Pemerintah setempat untuk melakukan efisiensi anggaran dana hibah.

Juru bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung Barat, Nopiyadi, SIP menjelaskan, anggaran dana hibah yang menjadi salah satu program pemberian baik berupa anggaran, barang, ataupun jasa.

Anggaran itu, bertujuan untuk memajukan atau menunjang tercapainya sasaran suatu program yang sedang dijalankan oleh pihak penerima hibah di kabupaten setempat selama ini.

"Terkait dana hibah, di dalam Permendagri nomor 32 tahun 2011 belanja hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib," ujar Noproyadi, saat embacakan laporan Banang dan pengesahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perioritas Flapon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024,  di ruang sidang Marghasan DPRD Lampung Barat Senin 7 Agustus 2023.

BACA JUGA:Kapolda Lampung Sambangi Lampung Timur, Ini Pesannya

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, bahwa Pemkab Lampung Barat harus melakukan efisiensi anggaran. Artinya, banang DPRD Lampung Barat diminta untuk mengkaji ulang prihal pemberian dana hibah.

"Setelah kami pelajari dan dilakukan pembahasan, kami berharap pada pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan efisiensi," ungkapnya.

Nopiyadi juga mengapresiasi pemerintah daerah terkait anggaran lingkungan lingkup pertanian dan perkebunan yang setelah dilakukan pembahasan bersama antara badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah, telah terjadi kenaikan anggaran, mengingat pertanian dan perkebunan merupakan sektor pendapatan unggulan bagi masyarakat Lampung Barat.

Namun, pihaknya juga memberikan saran agar pemerintah daerah mempertegas kriteria apa saja yang masuk dalam program kegiatan yang menjadi prioritas.

BACA JUGA:Jangan Mendaki Sendiri, Ini Gunung Angker yang Ada di Indonesia

"Mengingat dari beberapa program kegiatan menurut penilaian kami belum prioritas tetapi menurut pemerintah daerah hal tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas," pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: