Ombudsman Dorong Dewan dan Kepala Daerah Intervensi Koperasi Handayani Terkait Polemik yang Mencuat

Ombudsman Dorong Dewan dan Kepala Daerah Intervensi Koperasi Handayani Terkait Polemik yang Mencuat

Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf. Foto dokumentasi Nur Rakhman Yusuf--

RADARLAMPUNG.CO.ID - Ombudsman RI Perwakilan Lampung menyebut terdapat ketidak beresan pengurus dalam Koperasi Handayani Bandar Lampung, hingga mendorong tranparansi yang sesungguhnya.

Hal itu menanggapi persoalan Kepengurusan Koperasi Handayani Bandar Lampung, utamanya pada dua Ketua Koperasi, yaitu M Safiudin (saat ini) dan Eka Afriana (sebelumnya).

Keduanya dinilai tidak mengetahui laju pengeluaran uang sehingga tabungan hari raya (THR) milik para guru TK dan SMP tidak bisa dicairkan.

"Kalau namanya koperasi itukan dari anggota untuk anggota ya, kami Ombudsman mendorong transparansi dan akuntabilitas," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rokhman Yusuf, Selasa, 22 Agustus 2023.

BACA JUGA:Hati-hati, Ada Truk Terguling di Ruas Jalinbar Krui Selatan

"Kalau kemudian itu tidak dilakukan maka akan banyak permasalahan lain yang akan muncul," lanjutnya.

Terlebih yang terlihat kini, hanya asumsi-asumsi yang dikeluakan Pembina Koperasi Handayani tanpa ada tindakan jelas untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kalau tidak kompeten pengurusnya, pembinanya yang harus turun tangan. Masa iya sampai Wali Kota Bandar Lampung yang ikut menangani masalah ini," herannya.

Bahkan, kata Nur Rokman, bila hal itu terus dibiarkan, terindikasi dugaan liar seperti penyelengewang. Mengingat uang tabungan yang notabene dipotong, ketika waktunya tiba tidak bisa dicairkan.

BACA JUGA:Muncul Limbah Hitam di Perairan Bengkunat, Ini Kata DLH Lampung

"Kalau itu bisa jadi terdapat kepenyelewengan pengurus, jadi kembalikan lagi kepada mekanisme yang ada dijalankan," sarannya.

"Terkait hal itu kita mendorong harus cepat dibuka terkait data dan pembukuannya, supaya bisa diurai permasalahannya," ucapnya.

Sehingga, kata dia, permasalah tersebut tidak berlarut. Terlebih dua ketua yang ada tidak tahu kemana uang-uang tersebut keluar, sehingga akan terus menjadi pertanyaan besar.

Dirinya juga meminta DPRD Kota Bandar Lampung benar-benar bisa mengintervensi data real yang sesungguhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: