Pemkab Tubaba Lampung Terima Insentif Rp 6,098 M dari Wapres
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, menerima insentif sebesar Rp 6,098 Miliar.--
TUBABA, RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, menerima insentif sebesar Rp 6,098 Miliar.
Dana tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Prof. KH. Makruf Amin saat Rapat Koordinasi Nasional.
Percepatan Penurunan SÅ‚unting di Kantor Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin.
Dana tersebut sebagai stimulus atas keberhasilan kabupaten berjuluk Ragem Sai Mangi Wawai ini menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 16.4%.
BACA JUGA:PDI Perjuangan Pringsewu Komitmen Perhatikan Toleransi Beragama
Pj. Bupati Tubaba Drs. Hi. M. Firsada MM mengatakan bahwa Insentif fiskal kinerja tahun berjalan diberikan oleh wakil presiden atas kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan seluruh lapisan masyarakat atas penurunan angka stunting.
"Alhamdulillah kita mendapat insentif yang cukup besar, karena dari 97 daerah yang memperoleh dana tersebut, Tulang Bawang Barat ada pada urutan ke 29," terang Firsada kepada Radar Lampung.
Dijelaskan Kepala Kesbangpol Lampung ini, Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan SÅ‚unting ini di gelar pemerintah setelah adanya penurunan prevalensi stunting yang mencapai 9,2 persen dalam empat tahun terakhir.
BACA JUGA:FKPT Lampung Bakal Gelar Festival Asik Bang dan Kampus Rakyat Terpilih Indonesia
"Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2021 angka prevalensi stunting yang mencapai 22,1%, namun pada tahun 2022 berdasarkan hasil survei, Tubaba mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni turun menjadi 16,4%," katanya.
Melihat keberhasilan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Wakil Presiden terus memotivasi dan memberikan arahan, sehingga prevalensi stunting dapat terus ditekan hingga titik terendah.
Pemerintah bertekad secara nasional target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024.
BACA JUGA:Tiga Solusi Simple Mengatasi Galbay juga Teror Debt Colecctor Pinjol
"Karenanya diperlukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah," terangnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: