11 Anggota DPRD Pesisir Barat Absen Dalam Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2023

11 Anggota DPRD Pesisir Barat Absen Dalam Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2023

Sebanyak 11 orang dari 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) absen atau tidak hadir dalam agenda rapat paripurna penyampaian nota pengantar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesbar akhir t--

RADARLAMPUNG.CO.ID - Sebanyak 11 orang dari 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) absen atau tidak hadir dalam agenda rapat paripurna penyampaian nota pengantar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesbar akhir tahun 2023, di ruang rapat gedung DPRD setempat, Rabu 24 April 2024.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pesbar, Agus Cik, yang juga didampingi Wakil Ketua I Ripzon Efendi, dan Wakil Ketua II Ali Yudiem, itu juga dihadiri Wakil Bupati Pesbar A.Zulqoini Syarif, S.H., Pj.Sekda Pesbar Drs.Jon Edwar, M.Pd., para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten setempat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pesbar, unsur Forkopimda, serta pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Pesbar A.Zulqoini Syarif, menyampaikan bahwa, LKPJ akhir tahun anggaran 2023 ini disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2021- 2026, RKPD Tahun 2023 dan perubahannya, serta APBD Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya.

Tema pembangunan daerah pada tahun 2023 adalah “melanjutkan pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memantapkan infrastruktur daerah”. Tema tersebut dijabarkan kedalam lima prioritas pembangunan.

BACA JUGA:Cari Rumput, Pulang Tinggal Nama

“Lima prioritas pembangunan tersebut yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi daerah, pembangunan infratruktur dan aksesbilitas daerah, harmonisasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat, dan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” ungkapnya.

Masih kata Zulqoini, mengenai pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2023, seperti pada pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp858.153.933.786,00 dengan realisasi sebesar Rp769.884.577.260,46 atau sebesar 89,71 persen.

Kemudian, pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp906.653.546.508,00 dan telah terealisasi sebesar Rp769.148.633.152,00 atau sebesar 84,83 persen.

“Selanjutnya, untuk pengelolaan pembiayaan daerah yakni pembiayaan netto daerah pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp48.499.612.722,00 dan terealisasi sebesar Rp5.999.612.722,44 atau sebesar 12,37 persen,” jelasnya.

BACA JUGA:Serangan DBD di Tanggamus, Lampung Capai 88 Kasus, Terbanyak di Kecamatan Gisting

Dalam kesempatan itu, Zulqoini juga menyampaikan terkait dengan capaian dari indikator kinerja utama Kepala Daerah pada tahun 2023 yang harapannya memberikan gambaran terkait capaian tahun kedua rpjmd tahun 2021- 2026.

Antara lain mengenai indeks pembangunan manusia mencapai target dengan nilai 70,4, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,47 persen, dan tingkat kemantapan jalan daerah capaian realisasinya mencapai 44,31 persen.

“Kemudian, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman berada pada angka 24,51 persen, dan rasio jaringan irigasi telah mencapai target dengan realisasi 56,10 persen,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, indeks kualitas lingkungan hidup tercatat dengan nilai 72,44, serta indeks resiko bencana berada pada capaian 189,70.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: