FGD Lampung Sejahtera Menuju Indonesia Emas: Bahas Pemerintahan, Layanan Publik dan Perencanaan Wilayah

RADARLAMPUNG.CO.ID – Focus Group Discussion (FGD) bertema "Lampung Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045" kembali digelar di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, pada hari kedua dengan fokus pada topik pemerintahan, layanan publik, dan perencanaan wilayah.

Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Alfian Husin, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina, Dr. Andi Desfiandi, S.E., M.A.

Andi Desfiandi, dalam pernyataannya, menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah bagi berbagai pihak untuk berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan Provinsi Lampung.

"FGD ini merupakan forum penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Provinsi Lampung untuk berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan daerah," ujar Andi Desfiandi.

BACA JUGA:Rabu Dilantik Jadi Pj Gubernur Lampung, Samsudin Siap Bekerja Sesuai Arahan Presiden

Andi Desfiandi menyoroti beberapa isu krusial yang menjadi fokus diskusi hari kedua.

Dia menyatakan bahwa pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu daerah.

"Pelayanan publik adalah pondasi dari sebuah pemerintahan. Jika tidak dibenahi, berarti kita lupa akan masyarakat. Esensi dari sebuah kemajuan adalah manusia. Jika manusia nyaman, otomatis mereka akan lebih bersedia membantu dan mendukung penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan sosial," tegasnya.

Andi Desfiandi menyatakan, Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera.

BACA JUGA:Ini Klaster Rosella yang Terus Berkembang Berkat Pemberdayaan BRI

"Kunci utama untuk mencapai hal ini adalah dengan melakukan reformasi birokrasi yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik," katanya.

Ia menekankan bahwa pemerintahan yang baik harus dapat dipercaya oleh masyarakatnya melalui sistem yang transparan.

Selama sesi diskusi, akademisi Prof. Syarief Makhya mengangkat masalah ketimpangan infrastruktur, buruknya fasilitas umum, dan kualitas layanan publik.

Ia mengusulkan perubahan mindset dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas SDM pemberi layanan.

Sumber: