Dewan Minta Penyelesaian Utang DBH Jadi Salah Satu Prioritas Pj Gubernur Lampung

Dewan Minta Penyelesaian Utang DBH Jadi Salah Satu Prioritas Pj Gubernur Lampung

Anggota DPRD Provinsi Lampung Muhammad Junaidi.---Foto: Prima Imansyah Permana/ Radarlampung.co.id.---

RADARLAMPUNG.CO.ID - Kepemimpinan Provinsi Lampung kini resmi dijabat Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin yang merupakan Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga Kemenpora RI.

Samsudin dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menjadi Pj Gubernur Lampung pada Rabu 19 Juni 2024 pagi.

Pasca pelantikan Pj Gubernur Lampung, DPRD Lampung meminta agar Pj Gubernur untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan di masa Gubernur Arinal.

Seperti permasalahan infrastruktur jalan dan utang dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ke pemerintah kabupaten/kota.

BACA JUGA:Sah, Samsudin Resmi Jadi Pj Gubernur Lampung

Anggota DPRD Lampung Muhammad Junaidi mengatakan, pasca Samsudin dilantik dirinya meminta Pj Gubernur Lampung tersebut untuk langsung bekerja.

"Kita minta Pj Gubernur langsung tancap gas. Gubernur baru harapan baru," ujar Muhammad Junaidi, Rabu 19 Juni 2024.

Pekerjaan-pekerjaan rumah yang perlu menjadi sorotan, kata Muhammad Junaidi seperti infrastruktur dan utang DBH.

Untuk infrastruktur, disampaikan Muhammad Junaidi setiap tahun APBD Provinsi Lampung tentu selalu menganggarkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur terutama jalan.

BACA JUGA:Diimingi Handpone Iphone, Anak Di bawah Umur Jadi Korban Prostitusi Online

Dengan dilantiknya Pj Gubernur Samsudin, diharapkan dapat memfokuskan anggaran untuk perbaikan jalan-jalan milik provinsi yang sudah dikeluhkan masyarakat.

"Pj Gubernur ini berarti dia masuk nanti di anggaran perubahan dan murni tahun depan lebih terkonsentrasi untuk perbaikan di jalan-jalan provinsi yang sudah dikeluhkan masyarakat," ungkapnya.

Kemudian terkait DBH, Muhammad Junaidi menilai bahwa tidak ada gubernur yang mau menahan-nahan DBH milik kabupaten/kota.

"Untuk DBH, saya kira tidak ada gubernur yang mau menahan DBH kabupaten/kota. Hanya saja prioritasnya mungkin terpakai kemana," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: