Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Hibah di Kota Baru, Sebagai Langkah Strategis Dukung Visi Unila

RADAR LAMPUNG.CO.ID - Pentingnya optimalisasi pengelolaan aset tanah hibah di Kota Baru sebagai langkah strategis dalam mendukung visi Universitas Lampung (Unila) untuk pengembangan Kampus II yang modern dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si pada kegiatan lokakarya optimalisasi pengelolaan aset tanah hibah di Kota Baru, di ruang sidang utama Unila, Senin, 16 Desember 2024.

Lebih rinci, Pria Akrab disapa Habib ini mengungkapkan, tanah hibah seluas 150 hektare yang telah tersertifikasi ini memiliki nilai strategis yang sangat besar.

BACA JUGA:Puncak Peringatan HUT DWP ke-25 dan Hari Ibu, DWP Unila Berikan Dana Anak Asuh kepada 220 Siswa SD hingga SMA

BACA JUGA:Saat Event NextGen Entrepreneur Exhibition, Ketua LP3M Unila Bahas 3 Tahapan Utama Kegiatan Proteksi Unila

BACA JUGA:Unila Borong Empat Emas dan Satu Perunggu Pada Ajang Anugerah Kemendiktisaintek Tahun 2024

"Aset Kota Baru ini tidak hanya penting bagi Unila sebagai institusi pendidikan tinggi, tetapi juga bagi masyarakat dan pembangunan daerah di Lampung Selatan secara keseluruhan,"jelas Habib dalam keterangan tertulis yang diterima Radar Lampung pada Selasa,17 Desember 2024.

Habib, juga menyampaikan, bahwa Unila memandang kawasan ini sebagai peluang besar untuk mewujudkan Kampus II dengan konsep green campus yang mengedepankan efisiensi energi, pemanfaatan ruang terbuka hijau, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

“Kampus II ini akan menjadi pusat akademik sekaligus pusat inovasi yang mendukung berbagai disiplin ilmu serta memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat sekitar,"jelasnya.

Meski demikian, ia juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pengembangan kawasan ini, seperti kebutuhan perencanaan terintegrasi, pembangunan infrastruktur dasar, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Tantangan seperti legalitas, efisiensi pengelolaan, dan potensi konflik sosial juga harus menjadi perhatian utama," jelasnya.

Dalam lokakarya ini, Habibullah menekankan pentingnya sinergi antara Unila, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menjadi krusial untuk menyukseskan pengembangan kawasan ini.

Kolaborasi dengan sektor swasta, seperti melalui skema public-private partnership (PPP), juga dinilai dapat membantu mendukung pembiayaan dan operasional pengembangan kawasan Kota Baru.

Sumber: