Soroti Kebijakan Efisiensi Anggaran, Aliansi Mahasiswa Lampung Gelar Aksi Protes di DPRD

RADARLAMPUNG.CO.ID - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Provinsi Lampung menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung, pada Senin 17 Februari 2025. 

Aksi ini diadakan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam aksinya, peserta membawa berbagai atribut seperti bendera, banner, dan spanduk yang bertuliskan 'Pendidikan jadi Taruhan', 'Indonesia Cemas', 'Darurat Pendidikan', dan 'Alerta Alerta!'.

Berdasarkan pantauan di lapangan, para demonstran tiba di halaman kantor Pemerintahan Provinsi Lampung sekitar pukul 12.00 WIB, disambut dengan pagar kawat berduri yang terpasang di gerbang kantor Pemprov Lampung. 

BACA JUGA:Berapa Harga Terbaru HP Oppo A93s 5G? Cek Performanya

Mahasiswa yang terlibat berasal dari berbagai kampus di Lampung, termasuk Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), Universitas Politeknik Negeri Lampung (Polinela), dan Universitas Bandar Lampung (UBL).

Mereka turut membawa satu unit mobil orasi yang dilengkapi alat pengeras suara, serta beberapa bentangan banner yang memuat tuntutan aspirasi.

Tampak pula aparat kepolisian dan Satpol PP yang melakukan pengamanan di lokasi.

Salah satu orator dalam aksi tersebut menyampaikan bahwa mereka datang untuk menyampaikan orasi dengan niat baik namun dihadang oleh kawat berduri.

BACA JUGA:Bawa Performa Snapdragon 695, Bongkar Spesifikasi Dan Cek Harga Oppo A3i Plus 5G 2025

Massa aksi menilai, kebijakan yang sedang diterapkan berpotensi mengancam kesejahteraan masyarakat, serta mengganggu stabilitas pendidikan di Indonesia.

"Kami, seluruh elemen mahasiswa di Provinsi Lampung, hadir untuk menyuarakan keresahan terhadap isu-isu nasional yang sedang ramai diperbincangkan saat ini," seru sang orator.

Berikut adalah beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para peserta aksi unjuk rasa:

1. Menuntut Pemerintah Pusat untuk melakukan kajian ulang terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan menjadikan pendidikan serta kesehatan sebagai prioritas utama dalam anggaran negara.

Sumber: