Wakil Bupati Lampung Selatan Hadiri Raker dan RDP Komisi II DPR RI Secara Virtual

RADARLAMPUNG.CO.ID-Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, dilaporkan telah mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa (29/4/2025).

Raker dan RDP yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI ini turut dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara virtual melalui *zoom meeting*.

Wabup Syaiful sendiri mengikuti rapat tersebut secara daring dari Aula Krakatau, kantor bupati setempat.

BACA JUGA:Bupati Egi Apresiasi Inovasi Pertanian Melon di Ponpes Istiqomah Al-Amin

Ia didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati, dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Anton Carmana.

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, berfokus pada pembahasan tiga poin penting terkait pemerintahan. Poin-poin tersebut mencakup Dana Transfer Pusat ke Daerah, informasi mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Kepegawaian Reformasi Birokrasi.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara semua pemangku pemerintahan guna mendukung pembangunan nasional yang sehat.

BACA JUGA:Bupati Lamsel Audiensi dengan HMI Cabang Kalianda

Ia juga menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri memiliki perhatian terhadap keinginan untuk mewujudkan BUMD yang sehat di Indonesia melalui tiga poin penting yang dibahas tersebut.

Rapat yang berlangsung selama beberapa jam ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Beberapa kepala daerah yang mengikuti rapat tersebut turut menyampaikan pandangan dan pertanyaan mereka kepada anggota DPR RI.

Melalui partisipasi aktif dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional serta berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. (*)

Sumber: