Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Usulkan Pembangunan Pagar Permanen di Way Kambas
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Mikdar Iyas. -Foto Dok.Pribadi-
RADARLAMPUNG.CO.ID- Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengusulkan pembangunan pagar permanen di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang sudah mendesak, usai terjadinya konflik gajah dan manusia yang menewaskan Kepala Desa Braja Asri.
Way Kambas selama ini dikenal sebagai ikon konservasi dan pariwisata Lampung, menarik wisatawan mancanegara untuk melihat pusat pelatihan gajah.
Namun, insiden terbaru menunjukkan penanganan konflik manusia–satwa liar masih belum optimal.
“Penutupan sementara kawasan wisata memang untuk keselamatan, tetapi ini menandakan persoalan serius yang belum tuntas. Way Kambas terlalu penting untuk terus dikorbankan akibat konflik yang berulang,” ujar Mikdar, Rabu (21/01/2026).
BACA JUGA:Gubernur Lampung Tegaskan Keseriusan Tangani Konflik Gajah-Manusia di Way Kambas
Saat ini, TNWK hanya dibuka terbatas untuk penelitian dan magang, yang dikhawatirkan menurunkan kunjungan wisata, terutama wisatawan asing.
Mikdar mengingatkan, dampak berlarutnya penutupan bukan hanya pada jumlah pengunjung, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengelolaan kawasan konservasi.
Mikdar menyambut baik arahan Presiden Republik Indonesia yang mendorong pembangunan pagar permanen sebagai solusi jangka panjang.
BACA JUGA:Bayi Gajah di Way Kambas Diberinama HETI, Penamaan oleh Kapolres Lampung Timur Jadi Sorotan
Mikdar menekankan, pagar bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya menghentikan siklus konflik yang telah terjadi puluhan tahun.
“Pembangunan harus dilakukan dengan kajian matang dan pengawasan ketat agar tidak merusak fungsi ekologis. Keselamatan warga, perlindungan satwa, dan keberlanjutan pariwisata harus berjalan seiring,” tambahnya.
Rencana pemagaran ini diarahkan langsung oleh Presiden kepada Gubernur Lampung, dengan nilai anggaran mencapai Rp105 miliar. Mikdar mendorong seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat dan transparan.
BACA JUGA:Terbongkar! Dugaan Korupsi Berjamaah DPRD Lampung Utara 2022, Kejati Tahan Tiga Pejabat DPRD Lampura
“Way Kambas bukan hanya milik Lampung, tetapi wajah Indonesia di mata dunia. Negara harus hadir untuk memastikan keselamatan warga dan kelestarian satwa berjalan beriringan,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
