Pasca Sidak Gubernur-Kajati, Pemprov Lampung Matangkan SE Transparansi Program MBG

RADARLAMPUNG.CO.ID – Sepekan setelah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Pemprov telah menyusun draf Surat Edaran (SE) Gubernur yang memuat sejumlah langkah perbaikan.

Mulai dari kewajiban transparansi kandungan gizi dan harga menu makanan hingga mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermitra dengan BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi desa.

Ketua Satgas MBG Lampung Saipul mengatakan, draf SE tersebut telah diajukan dan kini tinggal menunggu proses penandatanganan.

"Kami sudah mengajukan draf SE, tetapi sampai sekarang prosesnya belum selesai dan belum diturunkan. Pada prinsipnya, SE tersebut mengimbau pengelola dapur agar transparan, baik terkait kandungan gizi maupun harga per item makanan," kata Saipul, Senin 20 Juli 2026.

BACA JUGA:Hery Sadli dan dr. Marzuqi Sayuti Tukar Posisi di Pemprov Lampung

Ia menjelaskan, terdapat empat poin dalam draf SE yang disusun sebagai tindak lanjut hasil inspeksi mendadak (sidak) Gubernur dan Kajati Lampung ke sejumlah lokasi pelaksanaan MBG beberapa waktu lalu.

Dari empat poin tersebut, dua yang menjadi fokus utama ialah kewajiban transparansi kandungan gizi dan harga setiap menu makanan, serta penguatan kemitraan SPPG dengan lembaga ekonomi desa dalam penyediaan bahan pangan.

Menurut Saipul, transparansi informasi gizi menjadi penting karena tujuan utama Program MBG bukan sekadar membagikan makanan kepada siswa, melainkan memperbaiki status gizi anak sebagai upaya menekan angka stunting.

"Secara juknis, target akhirnya adalah perbaikan gizi anak-anak yang indikatornya penurunan angka stunting. Kalau gizinya tidak tercukupi, kami khawatir tujuan itu tidak tercapai," ujarnya.

BACA JUGA:Percepat Transformasi Menuju Global, Rektor Itera Lantik Wakil Rektor dan Pejabat Baru Periode 2026–2030

Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan Program MBG memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan.

"Kami berharap program ini juga memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dan berdampak pada kesejahteraan mereka. Karena itu kami mengimbau pengelola dapur bekerja sama dengan lembaga ekonomi desa," jelasnya.

Saipul mengakui selama ini masih terdapat dapur MBG yang memperoleh bahan pangan dari pihak luar atau perusahaan besar sehingga potensi pemberdayaan ekonomi lokal belum optimal.

"Iya. Makanya sekarang kami mengimbau dan sudah memberikan contoh perjanjian kerja sama antara dapur dengan lembaga ekonomi desa. Saat launching kemarin sudah ada 10 BUMDes dan dua koperasi yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai mitra di Lampung," katanya.

Sumber: