Di Lampung, Rocky Gerung Singgung Prabowo, Demokrasi dan Kekuasaan

radarlampung.co.id-Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden (Capres) karena aturan Presiden Treshold 20 persen. Hal itu disampaikan saat menjawab pertanyaan peserta Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh IMM Kota Metro, di Pondok Pesantren At-Tanwir, Jumat (29/03/2019). Rocky menjadi pembicara pada Dialog bertema \'Menjaga Nalar Kritis Untuk Indonesia Berkemajuan\' tersebut. \"Itu (PT) adalah siasat pemerintah untuk menghalangi partisipasi politik alternatif. Jadi konsekuensinya hak warga negara untuk mencalonkan diri, makanya mengajukan diri untuk Judicial Review,\" katanya. Mantan pengajar di UI yang kerap tampil pada acara Indonesia Lawyer Club (ILC) tersebut mengamini keharusan adanya PT. Akan tetapi menurutnya PT dimaksud dalam tradisi Hukum Tata Negara, Presiden terpilih ketika dipilih oleh 50+1. \"Kalau dikatakan musti ada PT, emang harus ada PT. Nah PT itu dalam tradisi Hukum Tata Negara, Presiden terpilih bila dipilih oleh 50+1. Bukan di awal, jadi ngaconya disitu,\" kata dia. Akibatnya hari ini, kata Rocky, seluruh masyarakat pendukung 01 menganggap Prabowo tidak pantas jadi capres karena masa lalunya. Padahal Prabowo itu menurutnya, justru diundang nyapres oleh aturan PT itu. \"Presiden Jokowi cuma berani melawan Prabowo, kan ? Karena itu dipasang PT, dengan anggapan Prabowo akan kalah,\" tukasnya. \"Sekarang berbalik, jadi dia kena arogansinya sendiri. Prabowo kalau jadi Presiden sekarang, karena permintaan Jokowi supaya hanya ada dua calon, melalui akal-akalan PT,\" tambahnya. Rocky juga menyebut, tahun ini merupakan tahun politik. Dan masyarakat harusnya bergembira. \"Seluruh isu apa saja tumpah dalam pembicaraan publik. Tapi yang terjadi, pembicaraan di sudut kota, di gang-gang, di ruang tunggu ASN habis istirahat kantor ngerumpi, diawasi, dimata-matai. Tahun politik justru tahun yang dianggap membahayakan kekuasaan,\" katanya. Dalam demokrasi, lanjut Rocky, prinsipnya adalah kegembiraan warga negara mendahului arogansi kekuasaan. \"Itu demokrasi. Apalagi dalam dua minggu lagi kita masuk dalam kotak-kotak suara. Jadi bebaskan rakyat untuk bicara politik supaya ada filter akal sehat pada publik,\" jelasnya. Ia melanjutkan, demokrasi merupakan pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. \"Saya ingatkan sekali lagi bahwa dalam demokrasi segala sesuatu itu bebas dibicarakan, kecuali yang dilarang undang-undang,\"imbuhnya. Ia juga berharap, Lampung dapat menjadi pelampung dari kapal yang sedang tenggelam. Supaya, lanjutnya, kapal republik ini tetap berlayar. \"Nahkodanya boleh saja tenggelam, karena nggak bisa narik kapal. Jadi itu keadaan kita hari ini,\" tukasnya. (aiw/rnn/rur/wdi)