Plt. Bupati Lamtim Akan Kurangi Perjas dan Acara Seremonial

radarlampung.co.id-Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menyatakan siap menindaklanjuti pandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LPPA) 2018. Itu disampaikan Zaiful Bokhari saat menjawab pandangan umum fraksi melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arif, Jumat (14/6). “Kami sepakat dengan para juru bicara fraksi untuk memprioritaskan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur,” jelas Zaiful. Lebih lanjut dijelaskan, selain infrastruktur program pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan serta pertanian juga akan menjadi prioritas pembangunan ke depan. “Kami akan mengurangi kegiatan yang tidak menyentuh kepentingan rakyat, seperti perjalanan dinas serta kegiatan seremonial,”lanjut Zaiful. Kemudian, terkait sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2018 yang mencapari Rp149,8 miliar menurutnya itu adalah real dan tercatat dalam kas daerah. Selain itu, ke depan seluruh program kegiatan akan diesuaikan dengan kapasitas fiskal yang ada. “Ke depan tidak ada lagi  kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan hanya karena persoalan teknis dan ketidak ketersediaan dana,”imbuh Zaiful. Diketahui, DPRD Kabupaten Lampung Timur berharap eksekutif memberikan prioritas pembangunan infrastruktur terutama jalan. Khususnya, peningkatan pembangunan infrastruktur di Sukadana yang merupakan ibukota Kabupaten Lampung Timur. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LPPA) 2018, Jumat (14/6). Juru bicara Fraksi NasDem Meri Hutasoit menjelaskan, di usianya yang sudah 20 tahun masih banyak infrastruktur jalan dalam kondisi memprihatinkan. \"Ke depan pembangunan infrastruktur di Sukadana juga perlu mendapat prioritas. Sebab, Sukadana merupakan ibukota kabupaten, namun infrastrukturnya masih tertinggal di banding kabupaten/kota lainnya di Lampung,\"harap Meri Hutasoit melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ali Johan Arif. Kesempatan yang sama juru bicara Fraksi PKS Muslih Haryono berharap, ke depan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal program pembangunan semakin meningkat. Kemudian, penyusunan perencanaan pembangunan juga semakin baik. Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang putus kontrak karena perencanaan yang kurang baik. \"Alhamdulillah, pelaksanaan APBD 2018 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung. Semoga ini menjadi pemicu semangat bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menjadi lebih baik lagi,\" harap juru bicara Fraksi PKS Muslih Haryono. Harapan senada disampaikan Sudibyo selaku juru bicara Fraksi Golkar, Wayan Surya Utama (PDIP), Sukartini (PKB), Agus (Gerindra) dan Suyoto (Demokrat). Sementara juru bicara Fraksi PAN Hendrik Kurmiawan mempertanyakan, nilai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2018 yang mencapai Rp149,8 miliar. \"Nilai Silpa yang terlalu besar itu sekedar catatan ada ada danaya ?,\"tanya Hendrik. (wid/wdi)