radarlampung.co.id. - Ada beberapa persoalan yang diharapkan bisa diselesaikan dan diperjuangkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Lampung yang baru. Hal ini diungkapkan anggota DPD RI Ir. Anang Prihantoro yang beberapa hari lagi menyelesaikan masa jabatannya. Menurut Anang Prihantoro, persoalan yang harus bisa diselesaikan di Lampung ini adalah masalah konflik agraria di Mesuji. \"Konflik agraria di Mesuji harus bisa diselesaikan. Seluas 7.000 hektare lahan di Register 45 Mesuji yang sudah dilepas Kementerian Kehutanan (Kemenhut), hingga hari ini belum tuntas sehingga menimbulkan konflik. Setelah diserahkan Kemenhut, pemerintah daerah harus mengurus. Siapa saja yang berhak menerima dan mengelola. Ini karena pemda yang tahu. Ini pemda belum sempat melakukan apa pun sudah jadi perebutan. Tumpang tindih pemilik lahan yang menimbulkan konflik,\" katanya. Persoalan ini, kata Anang, jangan dibiarkan. \"Masalah ini jangan dibiarkan. Negara harus hadir dalam penanganan konflik agraria. Jika tetap dibiarkan, otomatis akan menjadi sumber konflik,\" ujarnya. Kemudian masalah bahan bakar minyak (BBM) subsidi, kata Anang, jatah di Lampung mestinya ditambah. \"\"Jatah BBM subsidi di Lampung harus ditambah. Lampung ini dilewati kendaraan daerah lain di Sumatera. Kendaraan luar daerah mengisi BBM di Lampung. Akhirnya jatah Lampung yang seharusnya cukup jadi kekurangan. Ini ketidakadilan yang harus diperjuangkan dan sekarang belum tuntas. Jangan malah disamakan dengan daerah lain di Sumatera. Lampung ini kan pintu gerbang Sumatera,\" ungkapnya. Selain itu, kata Anang, bantuan pemerintah pusat di bidang pertanian. \"Bantuan pemerintah pusat bidang pertanian. Paling menonjol bantuan benih yang belum memenuhi harapan petani. Baik itu dari segi kualitas benih dan ketepatan waktu pengiriman. Kayak bibit padi, jagung, dan kedelai. Sering datang, petani sudah menanam dengan benih seadanya. Idealnya benih tak harus dari pusat. Tapi, anggarannya dari pusat. Pengelolaanya dari petani sendiri. Lewat kartu petani bisa digunakan. Kebutuhannya apa? Tapi, tentunya tetap dalam pengawasan. Jangan sampai malah dimanfaatkan oleh orang yang bukan petani,\" katanya. Begitu juga masalah distribusi pupuk di Lampung, kata Anang, sekarang ini belum maksimal. \"Lampung punya pola sendiri. Tapi, kni harus didorong secara nasional. Distribusi pupuk, Lampung harus jadi pilot project. Diterapkan dengan baik. Bukan tak mungkin bisa jadi role model di Indonesia. Pendataaan pupuk harus jelas. Siapa petani yang berhak mendapat pupuk subsidi,\" ujarnya. Selanjutnya penempatan sistem resi gudang (SRG), kata Anang, sekarang ini tidak begitu berjalan dengan baik. \"Penempatan SRG di Lamteng jauh dari tempat produksinya. SRG dibangun pemerintah pusat dan pengelolaannya diserahkan ke daerah untuk menampung hasil pertanian. Ini tapi banyak tak jalan. karena anggarannya kurang maksimal, pelaksananya kurang terlatih, dan pengawasannya kurang. Padahal SRG bermanfaat bagi petani. Petani bisa nitip hasil panen. Bisa pinjam uang. Kalau harga bagus, baru bisa dijual. Ini sangat rasional karena bukan hanya padi. Bisa juga hasil pertanian lainnya. Jatuhnya harga karet dan sawit juga harus jadi perhatian pemerintah pusat.,\" ungkapnya. (sya/wdi)
Kategori :