Insiden Penembakan Laskar FPI, PA 212 Desak Bentuk Tim Pencari Fakta Independen

RADARLAMPUNG.CO.ID - Persaudaraan alumni (PA) 212 Lampung meminta pemerintah membentuk tim investigasi yang independen dan hasilnya bisa dibuka selebar-lebarnya. Ini terkait insiden penembakan yang menewaskan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI), Senin (7/12). Perwakilan FPI sekaligus Koor￾dinator Forum Suara Masyarakat Lampung Ustad Edi berharap pihak terkait menghentikan berita-berita yang bisa menyesatkan masyarakat. \"Contohnya pernyataan-pernyataan dari Kapolda yang sama-sama kita dengar masih simpang siur. Belum akurat dan diuji secara fakta di lapangan. Maka dari itu kami berharap semuanya bisa di-clearkan,\" kata Ustadz Edi dalam konferensi pers usai salat gaib di Masjid Fallahudin, Jalan Tamin, Sukajawa, Tanjungkarang Barat (TKB) Bandarlampung, Selasa malam (8/12). Pembicara lainnya, Ustadz Ulul Azmi mengatakan, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. \"Kalau sampai hukum ini tidak ditegakkan, maka muaranya negara kita ini kacau balau. Pihak yang ditugaskan menegakkan hukum, berbuat tidak adil. Kami akan turun mengadu ke DPR. Jika DPR tidak bisa mendengar aspirasi, maka kami akan turun ke jalanan,\" tukasnya. Dalam konferensi pers tersebut, PA 212 Lampung menyampaikan delapan poin pernyataan sikap. Yakni berduka atas syahidnya enam orang laskar FPI, mengajukan protes dan menyesalkan tindakan oknum polisi yang diduga telah menewaskan enam laskar FPI. Kemudian meminta kepada Presiden RI untuk menyatakan tegas memerintahkan Kapolri memberi sanksi hukum terhadap oknum pelaku penembakan. Meminta DPR RI dan Presiden membentuk tim pencari fakta yang independen untuk mencari tahu latar belakang peristiwa penembakan dan melakukan publikasi hasil temuannya secara transparan kepada masyarakat luas Selanjutnya mendesak Kapolri untuk memberhentikan dan memecat Kapolda  Metro Jaya dan Dirintelkam sebagai pertanggungjawaban atas peristiwa penembakan. Mengajak seluruh ormas Islam dan ormas lainnya bersama-sama mengawal tim pencari fakta independen. Lalu mendesak pihak-pihak yang melakukan teror terhadap tindakan lainnya agar menghentikan semua tindakan dan intimidasi terhadap HRS dan ulama serta aktivis dakwah. Terakhir, stop atas berita bohong yang menyesatkan masyarakat Indonesia.(mel/ais)