Misalnya soal tunggakan, yang seharusnya maksimal tiga bulan, justru dibiarkan sampai bertahun-tahun.
"Selama ini kan, terjadi pembiaran sehingga terjadi penggelembungan hingga dua sampai tiga tahun,” ucapnya.
Permasalahan lain, soal tarif dasar. Jika disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan gubernur, menjadi Rp 7.200. Tentu ini akan semakin sulit.
”Tapi soal itu, kita menyadari di Pesawaran sendiri kesadaran masyarakat masih minim, sehingga belum dapat kita laksanakan," tukasnya. (*)