Mad Muhizar menuturkan, Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah agar dalam setiap perencanaan sejalan dengan RJMN dan memperhatikan peraturan yang tertuang didalamnya.
Hal ini bertujuan agar upaya penyelenggaraan pemerintah, dalam perencanaan harus matang, terukur terstruktur dan tepat guna sebagaimana mestinya.
“Pemerintah harus menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kabupaten Pesbar sehingga dalam perencanaan yang matang akan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Pesbar,” ujarnya.
Fraksi PDIP juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan permasalahan di sektor pendidikan.
BACA JUGA: Razia Cafe, Ini yang Didapatkan Polisi, Ternyata..
Khususnya di SDN 109 Krui, dengan tetap mengupayakan rehab gedung, meskipun selanjutnya melakukan relokasi.
Lalu, menyelesaikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan kantor Dinas PUPR. Dalam pengawasan dan laporan konstituen di lapangan, yang terkena dampak langsung oleh luapan air. Yakni drainase penuh lumpur sehingga masuk ke teras rumah warga disaat hujan lebat.
“Kondisi itu menjadi kendala besar bagi masyarakat, khususnya Pekon Kampung Jawa. Masalah tersebut sudah kami sampaikan langsung pada dinas terkait sejak 2021 lalu. Namun tidak adanya langkah kongkrit dilakukan,” tegasnya.
Sementara juru bicara Fraksi PKB Hi. Liswandi menyarankan kepada pemkab agar melakukan perencanaan menyeluruh untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Baik pajak maupun non pajak.
BACA JUGA: Pengelola Bakal Tarik Retribusi di GOR Ratu Tanggamus
Selain itu, Fraksi PKB menyikapi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 100.000.000.000 yang bersumber dari pinjaman daerah.
Sesuai dengan pembahasan KUA-PPAS 2023 beberapa waktu lalu, Fraksi PKB menyampaikan permohonan maaf belum bisa menyetujui rencana pinjaman tersebut.
Namun fraksi tetap mendukung program Pemkab Pesisir Barat dengan anggaran APBD yang ada.
”Fraksi PKB juga mengingatkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menyampaikan draft rencana penggunaan anggaran sebesar Rp 100.000.000.000 yang bersumber dari pinjaman daerah. Agar ini juga diketahui oleh anggota DPRD yang lain dalam pembahasan anggaran antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Pesbar,” tandasnya.
BACA JUGA: Pembangunan Rumah Berlantai 2 Tak Kunjung Selesai, Malah Berakhir Timpa Rumah Tetangga
Pandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan Aris Ikhwanda memberikan beberapa catatan, saran dan masukan.