2021 itu, PAD kita tidak cukup. Tapi ke depan, saat PAD meningkat, dianggarkan kembali," tegas Mulyadi.
Dilanjutkan, pihaknya sebelumnya sudah menjelaskan terkait pembayaran insentif tersebut.
”Mungkin karena guru kan, lingkupnya besar. Tidak hanya di negeri, tapi swasta juga masuk guru PGHM ini. Jadi mereka mungkin kurang informasi (terkait klarifikas dan penjelasan). Nanti kita tunggu arahan pimpinan," sebut dia.
BACA JUGA: Korban Longsor di Lampung Barat Bakal Dapat Bantuan, Segini Besarannya
Diketahui, sejumlah guru honor di Bandar Lampung ikut mempertanyakan insentif yang tak kunjung dibayar hingga mencapai tiga tahun lamanya.
Salah satunya disampaikan seorang guru di sebuah sekolah negeri. Ia mengaku tidak mendapat insentif sejak kepemimpinan Wali Kota Herman HN.
"Sudah nggak pernah dapat lagi. Terakhir tahun 2019,” kata guru perempuan yang enggan namanya disebutkan, Senin 3 Oktober 2022.
Ketua Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) Bandar Lampung Tupan mengatakan, jumlah guru honorer di kota ini mencapai enam ribu orang.
BACA JUGA: Bunda Merry Dituntut 7 Bulan Penjara, PH Bereaksi
"Terakhir pendataan tahun 2019 itu ada delapan ribu. Tapi tahun ini mungkin banyak berkurang karena penerimaan P3K. Jadi berkurang sekitar enam ribuan. Pendataan dilakukan kalau mau dapat insentif," kata Tupan.
Menurut Tupan, jika pemerintah kota sudah tidak lagi membayarkan insentif guru honorer sebesar Rp 2,4 juta per orang dengan alasan pendapatan daerah tidak ada semenjak pandemi Covid-19.
"Pada 2019 pertengahan saja, sudah nggak dibayar. Kita pernah tanyakan. Katanya sudah tidak ada DIPA (daftar isian anggaran)-nya lagi. Tapi belum ngerti yang sebenarnya apa,” sebut Tupan. (*)