RADARLAMPUNG.CO.ID - Bantuan sosial bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Lampung Utara (Lampura), masih dalam berproses.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Bappeda Lampura, Andi Wijaya ketika ditanya soal realisasi bantuan langsung tunai (blt) BBM yang dibiayai pemerintah daerah, pada Senin, 28 November 2022 di kantor sekretariatan bupati setempat.
Menurutnya, sesuai dengan mekanis diatur yang menjadi leading sektor ialah dinas sosial.
"Kemaren kita terima salinan, itu berasal dari data pusat yang diteruskan ke provinsi. Selanjutnya ada seribuan yang masuk ke provinsi, dan sisanya 6.000 -an itu di kita," kata dia usai mengikuti sosialisasi di Aula Sekdakab Lampura.
BACA JUGA:Begini Alasan Apindo Belum Setujui UMP Lampung 2023
Sehingga, kata dia, dengan demikian segala hal berkaitan dengan itu menjadi wewenang dinsos Lampura. Dan saat ini tugas badan yang dipimpinnya telah selesai.
"Itu hasil rapat dengan provinsi, dan datanya telah kita serahkan ke mereka. Untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti semana mestinya," kata dia.
Sementara itu, dari Dinas Sosial Lampura terdapat total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 72.242 orang belakangan ini.
Hal Itu, terdiri atas 7.870 bansos BBM/PKH, 30.192 Bbm/Bnt dan 34.180 Bbm/Bnt/PKH. "Untuk bantuannya, itu ada bantuan non tunai (BNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Blt BBM. Yang dilaksanakan sejak 22 November 2022 - 30 November 2022.
Disisi lain, warga mengharapkan percepatan proses realisasi. Pasalnya, harga kebutuhan pokok semakin tinggi seiring dengan peningkatan harga bahan bakar minyak. Khususnya mereka para pelaku usaha menengah kecil mikro (Umkm).
"Kalau bisa disegerakan karena ini sudah mau akhir tahun, jangan sampai anggaean tak terserap. Sebab, masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya," ujar Mas'ud, salah seorang pelaku UMKM di Kabupaten Lampura. (*)