RADARLAMPUNG.CO.ID - DPD PDI Perjuangan Lampung menyatakan menerima tokoh-tokoh baru menjelang pemilu dan pilkada di 2024.
Salahsatunya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi, yang merupakan istri dari Bupati setempat Dendi Ramadhona.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung Sutono menjelaskan, memang ada beberapa nama yang bergabung dengan partao politik dengan nomor urut tiga pada pemilu 2024 ini.
"Banyak tokoh yang sudah bergabung ke PDI Perjuangan," ujarnya, Kamis 15 Desember 2022.
BACA JUGA:Ayo ke Fun Food Festival Radar Lampung, Bisa Ngopi Hingga Jajan Steak Viral
Mantan Sekprov Lampung ini menjelaskan, tentunya dalam kontestasi pemilu semua partai politik mengincar kemenangan.
Terlebih PDI Perjuangan yang merupakan juara bertahan dan ada perintah dari DPP untuk mengincar kemenangan hattrick. "Semua tokoh didorong bekerja untuk partai, nyaleg," katanya.
Untuk saat ini, kata Sutono semua proyeksi baik kepada kader yang baru maupun lama, termasuk Nanda, hingga kini penugasannya adalah nyaleg.
"Belum ada penugasan lain, selain tugasnya untuk nyaleg. Termasuk bupati yang akan habis masa jabatannya," katanya.
BACA JUGA:Waktu Pelantikan Dua Penjabat Bupati di Lampung Belum Jelas, Ini yang Dilakukan Pemprov
Dia menjelaskan, sampai saat ini juga tetap dilakukan konsolidasi-konsolidasi baik dengan kader parpol di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Di mana, ini juga terkait dengan penetapan nomor urut peserta pemilu dari KPU RI. PDI Perjuangan sendiri mendapatkan nomor urut 3.
"Penetapan nomor urut tiga ini semakin membuat keyakinin untuk PDI Perjuangan pemenangan hattrick. Atau tiga kali kemenangan dalam pemilu serentak. Tentu ini menambah semangat dan motivasi kerja untuk partai," jelasnya.
Karenanya, dia menekankan kepada semua kader PDI Perjuangan, khususnya yang diproyeksikan menjadi anggota legislatif agar serius bekerja, turun ke lapangan untuk meraih simpati rakyat agar memilih PDI Perjuangan, serta caleg dan capresnya.
BACA JUGA:Gugatan Wakil Ketua DPRD Lampung Kandas, Ini Kata Tim Hukum Demokrat