Hal ini didukung oleh meningkatnya upaya Hilirisasi terhadap potensi sumber daya alam pertanian dan dukungan kinerja Pelabuhan Panjang yang menjadi Pusat Perdagangan di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
Kinerja pembangunan PILAR SOSIAL juga telah menunjukan peningkatan, utamanya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, pada tahun 2022 pertama kalinya IPM Provinsi Lampung mencapai kategori “TINGGI” yaitu sebesar 70,45 dibandingkan capaian Tahun 2021 yang berada pada level 69,90.
Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari Inovasi Kebijakan Smart School; Kartu Pendidik Berjaya; dan Revitalisasi SMK; serta program Lampung Sehat, serta dukungan alokasi dana APBD di bidang pendidikan (minimal 20%) dan bidang kesehatan (minimal 10%).
"Untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong terbentuknya 15 Kabupaten/Kota Layak Anak dan penyediaan layanan one stop service bagi penyandang disabilitas. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung memperoleh penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI," tambahnya.
Selain itu, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan yang signifikan. Selama kurun waktu 4 tahun, penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang cukup menggembirakan.
Jika pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat 13,14% maka pada Maret 2022 turun menjadi 11,57%.
Demikian pula terkait penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Lampung terus menurun dari 5,03% (Tahun 2020) menjadi 2,29% di Tahun 2022. Atas keberhasilan tersebut Provinsi Lampung tercatat sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan kategori tinggi secara nasional.
"Kinerja penanganan stunting Provinsi Lampung Tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021, hal ini dibuktikan dengan angka stunting Provinsi Lampung sebesar 15,8 Persen dan menempati peringkat terbaik 2 Nasional. Capaian tersebut merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan Stunting di Provinsi Lampung melalui aksi Konvergensi Stunting, yang pada tahun 2022 ini telah terlaksana di 15 Kabupaten/Kota," katanya.
Selanjutnya performa pembangunan Pilar Hukum Dan Pemerintahan juga menjadi bagian penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung.
Perkembangan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang diukur melalui Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung mencapai 80,18 poin menempati peringkat 8 tertinggi Nasional, lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,79 poin.
Dibidang hukum, Provinsi Lampung juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan raihan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Kabupaten/ Kota peduli HAM.
BACA JUGA:Segera Cair Awal Tahun Dana Gratis Dari Pemerintah Rp2 Juta, Begini Cara Dapat Saldonya
"Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelamatan keuangan dan aset daerah, hasil ekspose oleh KPK menunjukkan bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Lampung berada pada level 90,48 persen. Disamping itu, implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tahun 2022 berada pada level 3 dengan predikat “terdefinisi” dengan nilai 3,192 mengalami peningkatan dibanding periode 2021 yang sebesar 2,85," katanya.
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang Kesehatan, RSUD Abdul Moeloek telah di tetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional untuk 5 (lima) pengampuan: Jantung, Stroke, Kanker, Uronefrologi, Kesehatan Ibu Anak.