BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah tengah memproses aturan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi agar tepat sasaran. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi adanya penyimpangan.
Saat ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH-Migas) tengah memproses peraturan terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi agar penggunaannya bisa lebih tepat sasaran.
Aturan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) diterbitkan.
Nantinya melalui revisi aturan tersebut, penggunaan BBM bersubsidi hanya akan menyasar pada pihak yang memang berhak.
BACA JUGA: Tok, Harga Pertamax Resmi Turun Jadi Rp12.800, Mulai 3 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB
Melalui subsidi tepat, misalnya lewat aplikasi MyPertamina, maka diharapkan pembelian BBM bersubsidi akan lebih terintegrasi menggunakan sistem IT.
“Diharapkan dengan itu (pembelian sistem digital/IT) tidak bisa lagi orang bermain-main. Contohya nanti satu SPBU dengan SPBU lain datanya akan terintegrasi,” ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, dilansir dari bphmigas.go.id, Rabu 4 Januari 2023.
Erika mengungkapkan, masyarakat yang membeli BBM dengan QR Code, tidak bisa lagi keliling SPBU saat kuota BBM-nya habis.
Selama tahun 2022, BPH Migas mencatat banyak penyelewengan BBM yang terjadi. Bahkan angkanua lebih dari 1,4 juta kilo liter BBM bersubsidi di dalam negeri, khususnya untuk BBM bersubsidi jenis solar.
BACA JUGA: Resmi Berubah, Ini Harga BBM Non Subsidi di Lampung
Berikut beberapa modus operandi yang kerap kali ditemukan dalam penyalahgunaan BBM bersubdidi
1. Di SPBU
a. Pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi biasanya melakukan aksinya dengan cara helikopter atau pembelian berulang menggunakan tangki modifikasi.
b. Pelaku penyalahgunaan BMM bersubsidi juga biasa ditemukan menggunakan surat rekomendasi pembelian JBT dari instansi terkait.