Dirinya mengaku keluarganya tidak mampu melunasi tunggakan uang komite sebesar Rp 7 juta.
"Alhamdulilah kalau sekolah bisa memberi keringanan, ijazah ini mau saya pakai melamar kerja," kata F yang merupakan lulusan tahun 2022 itu.
Pada kesempatan itu, hadir juga Anggota DPRD Bandar Lampung mewakili Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi, Sri Ningsih.
Sri meminta agar persolan seperti ini tidak terulang kembali pada sekolah manapun, utamanya di Provinsi Lampung.
Menurutnya, hal ini tidak perlu terjadi kalau sekolah mengecek langsung kondisi para siswanya.
"Ini kan sama aja penahanan ijazah, kalau kemarin itu selesai dikasih ijazah, dan tidak nunggu kebijakan dari kepala sekolah saya rasa itu tidak rancu," ucapnya.
Karena itu, dirinya menilai F dan N terhambat dan akhirnya tidak dapat melamar kerja setelah lulus dari sekolah disebabkan hal semacam ini. (*)