SUKADANA, RADARLAMPUNG.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna penandatangan kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) APBD Perubahan 2023, Senin 12 September 2023.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ali Johan Arif itu dihadiri Bupati M.Dawam Rahardjo, Wakil Bupati Azwar Hadi, Sekretaris Kabupaten M.Jusuf dan para kepala organisasi perangkat daerah.
Wakil Ketua DPRD Ariyan Putra Marga saat membacakan hasil pembahasan badan anggaran menjelaskan, pendapatan setelah perubahan APBD diproyeksikan Rp2,293 atau naik Rp121,533 miliar.
Itu antara lain bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp235,659 dan pendapatan transfer Rp2,057 triliun.
BACA JUGA:Disiplin Dalam Laksanakan Serah Simpan Karya, Dosen DKV Ini Bawa ITERA Press Raih Penghargaan
Sedangkan anggaran belanja diproyeksikan Rp2,344 triliun atau naik 96,927 miliar. Kemudian, penerimaan pembiayaan Rp54,281 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp3 miliar.
Laporan badan anggaran tersebut mendapat persetujuan dewan untuk disepakati menjadi KUA dan PPAS perubahan APBD 2023.
Usai penandatangan kesepakatan KUA dan PPAS perubahan APBD 2023, Bupati Lamtim M.Dawam Rahardjo menyatakan, dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan KUA dan PPAS perubahan APBD 2023.
Maka, pada hakikatnya eksekutif dan legislatif mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya dalam membangun Kabupaten Lampung Timur.
BACA JUGA:Ayo Bagikan! Cairkan Link Saldo DANA Gratis Rp 139 Ribu Langsung Masuk Ke Akun Dompet Digital11
Itu agar manfaat dari hasil pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur.
Diberitakan sebelumnya, saat menyampaikan rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2023, Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi memaparkan, setelah perubahan pendapatan diproyeksikan Rp2,25 triliun atau meningkat Rp86,4 miliar (3,98 %) dibanding APBD murni.
Proyeksi pendapatan itu antara lain bersumber dari pendapatan asli daerah Rp230,65 miliar atau naik Rp19,2 miliar (9,11%). Kemudian pendapatan transfer Rp2,02 triliun atau naik Rp67,20 miliat (3,43 %).
Selanjutnya, belanja daerah setelah perubahan diproyeksikan Rp2,30 triliun atau naik Rp61,86 miliar (2,75%).