Mengenai urugensi menambah pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista, Prastowo meminta untuk menanyakannya langsung ke Kemenhan sebagai pemakai anggaran.
Kendati begitu Prastowo memastikan untuk utang secara keseluruhan, pengelolaannya masih aman.
Yang mana, hingga akhir Oktober 2023 jumlahnya sebesar Rp 7.950,52 triliun atau 37,68% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Kami rasa tidak perlu dikhawatirkan, kita hati-hati dalam mengelola dan yang jelas manfaatnya," tegasnya.
BACA JUGA:Keutamaan Berdoa di Hari Jumat, Amalkan Agar Dilimpahkan Keberkahan oleh Allah
"Sekarang itu kalau kita tunjuk aja makin mudah mana yang dibiayai dari utang," ungkapnya.
"Jembatan, pelabuhan, jembatan itu sekarang sudah digunakan artinya manfaatnya dirasakan langsung masyarakat," lugasnya.
Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan untuk tahun 2020-2024 alokasi pinjaman luar negeri teruntuk alutsista disepakati US$ 20,75 miliar atau berkisar Rp 319,55 triliun (kurs Rp 15.400).
Alokasi itu bakal ditingkatkan menjadi US$ 25 miliar atau sekitar Rp 385 triliun.
BACA JUGA:Di Kalimantan Tengah, Ganjar Pranowo Sebut Akan Lanjutkan IKN
"Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri, untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui bapak presiden US$ 20,75 miliar untuk periode 2020-2024," sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 29 November 2023.
"Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25 miliar," sambungnya.
Yang mana, untuk jangka waktu panjang ke 2034, rencana dan strategi alutsista termasuk alokasi pinjaman luar negerinya masih tetap pada angka US$ 55 miliar.
Menurut Sri Mulyani, alokasi tersebut naik guna merespons kebutuhan kondisi alutsista di tengah gonjang-ganjing geopolitik dunia.
BACA JUGA:Tanpa Biaya, Kejari Way Kanan Kembalikan BB Sepeda Motor Kepada Supriono Usai Dinyatakan Inkracht
"Kebutuhannya memang disampaikan Kemenhan untuk menanggapi kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity," tegas Sri Mulyani. (*)