"DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di tahun program pembentukan perda, salah satunya dimungkinkan karena adanya urugensi atau suatu raperda yang disetujui bersama oleh AKD yang menangani pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemda," tandas Meri.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)