Hadapi 14 Potensi Bencana, Pemprov Lampung Siapkan Rp 48 Miliar

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat hingga 1 Juli 2025 telah terjadi 198 bencana di daerah tersebut.

Bencana yang terjadi mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor yang erat kaitannya dengan dampak perubahan iklim.

Hal itu disampaikan Asisten Adminstrasi Umum Setprov Lampung Sulpakar saat membacakan sambutan Gubernur Lampung pada apel bulan Pemprov Lampung, pada Kamis 17 Juli 2025.

Kata Sulpakar, pada tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung memperoleh anggaran Rp 48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama sebesar 10,41 persen. 

BACA JUGA:Perkuat Jejaring, UIM Gandeng UPI, Telkom University, Poltekpar NHI dan Pemprov Jabar

"Ini sejalan dengan arah kebijakan efisiensi dan skala prioritas pembangunan nasional maupun daerah," ujar Sulpakar.

Menurut Sulpakar, penanggulangan bencana bukanlah tugas yang sederhana, hal ini mencakup seluruh tahapan dalam siklus bencana, yakni saat sebelum, saat, dan setelah bencana.

Itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Nomor 6 Tahun 2024, serta diperkuat dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2024 yang menempatkan BPBD sebagai unsur utama pelayanan di bidang penanggulangan bencana.

Provinsi Lampung saat ini menghadapi 14 potensi bencana, termasuk bencana non-alam dan jenis baru seperti liku faksi (Pencairan Tanah).

BACA JUGA:Hisense Kulkas Mini Bar, Lemari Es Portable Dengan Kapasitas 42 Liter, Cek Harganya

"Data BNPB mencatat, hingga 1 Juli 2025, telah terjadi 198 kejadian bencana, mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang sangat berkaitan dengan dampak perubahan iklim," jelasnya.

Kata Sulpakar, dengan luas wilayah, keragaman topografi, dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 9 juta jiwa, tentunya tantangan penanggulangan bencana di Lampung terus meningkat. 

Sehingga diperlukan kinerja yang lebih baik, sinergi antar pemangku kepentingan, serta keselarasan program dari pusat hingga daerah.

Sulpakar menegaskan bahwa penurunan indeks risiko bencana menjadi salah satu indikator utama pembangunan daerah. 

BACA JUGA:HP Lipat Termahal di Dunia dengan Performa Kelas Sultan yang Eksklusif