Anggaran TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp692,995 triliun, turun 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun, atau penurunan sekitar Rp226,9 triliun.
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut pertemuan itu menjadi ajang kepala daerah menyuarakan dampak pemotongan TKD terhadap belanja pegawai dan pembayaran PPPK.
“Daerah yang PAD-nya kecil dan banyak bergantung pada TKD akan sulit mengembangkan daerahnya. Ini berdampak luar biasa terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris.
Ia menambahkan, meski pemerintah pusat memiliki program dengan anggaran Rp1.300 triliun, pemerintah daerah belum mengetahui detail pelaksanaan program tersebut.
BACA JUGA:Mitigasi Dini Bencana Hidrometeorologi, BPBD Lampung Koordinasi dengan BNPB untuk OMC
Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa suara daerah semakin lantang menyikapi kebijakan fiskal nasional, dengan harapan pemerintah pusat meninjau ulang rencana pemotongan TKD demi keseimbangan fiskal dan keberlanjutan pembangunan di seluruh Indonesia.