Ketiga, transparansi biaya dan waktu layanan harus menjadi standar, bukan pengecualian. Di setiap Samsat, warga seharusnya langsung melihat informasi yang sama seperti komponen biaya resmi, tarifnya, dan berapa lama STNK, BPKB, serta plat nomor semestinya selesai. Informasi ini juga perlu tersedia di website dan media sosial resmi. Ketika warga paham hak dan kewajiban mereka, ruang untuk permainan tarif dan janji-janji “jalur cepat” akan menyempit.
Keempat, tata kelola pengadaan blanko STNK dan material plat nomor perlu dibenahi. Kebutuhan tahunan sebenarnya bisa diprediksi dengan cukup presisi. Jika keterlambatan pengadaan terus berulang, berarti ada yang salah di hulu.
Salah satu ide yang bisa dipertimbangkan adalah memberi ruang lebih kepada tingkat daerah untuk mengelola volume dan jadwal pengadaan, dengan tetap menjaga standar keamanan dan desain di tingkat nasional. Intinya, gangguan di satu titik tidak boleh melumpuhkan seluruh negeri.
Semua itu tidak akan berjalan tanpa dukungan politik yang jelas, perbaikan layanan regident idealnya menjadi bagian dari agenda resmi reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Target waktu, indikator kinerja, dan laporan kemajuan perlu dipantau langsung otoritas tertinggi di Negeri ini, bukan sekadar menjadi urusan internal.
Pada akhirnya, membenahi layanan regident bukan hanya soal mempercepat terbitnya STNK dan plat nomor. Ini soal memulihkan kepercayaan publik bahwa menaati aturan memang sepadan dengan pelayanan yang diterima.
Ketika proses menjadi lebih singkat, biaya lebih jelas, dan peluang pungli menyempit, masyarakat akan lebih rela masuk ke jalur formal. Dan saat itulah, kebijakan seperti penghapusan BBNKB kendaraan bekas benar-benar terasa sebagai bagian dari perubahan besar, bukan sekadar pengumuman di atas kertas.