Kebijakan Pro-Rakyat Gubernur Mirza Bawa Dampak Nyata, Sektor Pendidikan Lampung Alami Deflasi 15,10 Persen
Kebijakan Pro-Rakyat Gubernur Mirza Bawa Dampak Nyata, Sektor Pendidikan Lampung Alami Deflasi 15,10 Persen.---Sumber foto : Diskominfotik.---
RADARLAMPUNG.CO.ID – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, kelompok pendidikan mengalami deflasi sebesar 15,10 persen pada Agustus 2025.
Fenomena ini menjadi catatan sejarah karena untuk pertama kalinya sektor pendidikan mengalami deflasi di Provinsi Lampung, dengan indeks harga turun dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025.
deflasi tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan dipicu oleh kebijakan penghapusan uang komite sekolah.
Secara keseluruhan, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Lampung pada Agustus 2025 hanya sebesar 1,05 persen, jauh lebih rendah dibandingkan 2,33 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi di Lampung dengan kenaikan 4,12 persen, dipicu oleh komoditas seperti bawang merah, beras, dan tomat.
Yang paling mencolok adalah kontribusi kelompok pendidikan yang justru menjadi penekan inflasi, dengan dua dari empat subkelompok mengalami deflasi, yakni pendidikan dasar dan anak usia dini (1,77 persen) serta pendidikan menengah (51,23 persen).
Sebaliknya, subkelompok pendidikan tinggi mengalami inflasi sebesar 11,95 persen dan pendidikan lainnya naik 4,30 persen.
Secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi y-on-y sebesar 0,98 persen, terutama berasal dari penurunan biaya pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.
BACA JUGA:Promo Indomaret Untung Siang Ini, Belanja Cemilan Dapat Potongan Rp 5 Ribu
Kondisi ini sangat kontras dengan data nasional, di mana pada Agustus 2025 kelompok pendidikan secara umum mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,43 persen dengan tiga subkelompok mencatatkan kenaikan.
Di tingkat nasional, hanya subkelompok pendidikan menengah yang mengalami deflasi, itu pun hanya sebesar 0,40 persen.
Artinya, saat biaya pendidikan meningkat secara nasional, Lampung justru mengalami deflasi tajam dan bergerak berlawanan arus.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menilai bahwa kebijakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang menghapus uang komite menjadi faktor utama deflasi di sektor pendidikan.
BACA JUGA:Amplop Baru Link DANA Kaget Siang Ini, Bocoran Saldo Gratis Siap Klaim Praktis
Penurunan harga ini sangat mungkin dipengaruhi oleh optimalisasi subsidi pendidikan seperti BOS, beasiswa daerah, dan program penghapusan iuran sekolah.
Menurut Ganjar, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar meringankan beban rumah tangga dan berdampak nyata pada pengeluaran masyarakat.
Dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat karena dana yang semula untuk biaya sekolah bisa dialihkan ke konsumsi, kesehatan, atau investasi kecil.
Secara makro, penurunan biaya pendidikan ikut menekan laju inflasi karena pendidikan merupakan komponen strategis dalam keranjang inflasi.
BACA JUGA:Speaker Aktif Premium Polytron PAS 10DF38, Karoke 10 Inchi Tampil Gagah Dengan Bass Super Jernih
Jika Pemprov Lampung mampu menjaga akses pendidikan murah tanpa menurunkan kualitas, maka hal ini bisa menjadi model kebijakan sosial ekonomi yang berorientasi pada pembangunan SDM.
Namun, penurunan biaya yang terlalu tajam juga harus diantisipasi agar tidak mengganggu standar kualitas layanan pendidikan.
Keberhasilan menghadirkan deflasi di sektor pendidikan menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap sektor pendidikan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Era kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal pun tercatat dalam sejarah sebagai masa ketika biaya pendidikan, yang biasanya menyumbang inflasi, justru menjadi motor utama deflasi daerah.
BACA JUGA:Kulkas Mini Sharp SJ-50MB, Lemari Es Hemat Energi Dijamin Anti Boncos, Segini Harganya
Penghapusan Uang Komite Sekolah Disambut Gembira Orang Tua Murid
Kebijakan penghapusan uang komite sekolah oleh Pemprov Lampung disambut positif oleh orang tua murid, salah satunya Rahmawati.
Ia menyatakan bahwa di tengah beban biaya sekolah setiap awal tahun ajaran, penghapusan uang komite sangat membantu.
Menurut Rahma, setiap awal tahun ajaran biaya seperti seragam, alat tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya sangat memberatkan.
BACA JUGA:HP 3 Juta Dengan Baterai 7000mAh, Bongkar Performa Realme 15T
Dengan dihapusnya uang komite, ia merasa ada satu beban yang terangkat, karena biasanya membayar hingga Rp500.000 per bulan.
Inovasi Sosial Ekonomi yang Patut Dicontoh
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer, menyebut bahwa ini adalah bukti nyata dari kebijakan Pemprov Lampung dalam pembebasan biaya pendidikan.
Ia menilai strategi tersebut berhasil mencapai tujuan jangka pendek, yakni meringankan beban keluarga berpenghasilan menengah ke bawah.
BACA JUGA:Rezeki Ceria Link DANA Kaget Kamis 4 September 2025, Raih Saldo Gratis Pagi Ini
Menurut Soma, hal ini bisa dianggap sebagai inovasi sosial ekonomi yang layak dijadikan percontohan bagi daerah lain.
Namun, Soma mengingatkan bahwa keberhasilan jangka pendek ini harus diimbangi dengan kesiapan menghadapi tantangan jangka panjang.
Ia menyoroti risiko pembengkakan dana pendidikan dari pusat serta potensi kekurangan dana operasional akibat penghapusan uang komite.
Soma menegaskan pentingnya menjaga stabilitas mutu pendidikan di sekolah-sekolah yang membebaskan biaya dan iuran komite.
Ia merekomendasikan agar peran komite sekolah diubah menjadi mitra pengawasan mutu dan inovasi pembelajaran, bukan sekadar pengumpul dana.
Peran baru ini juga dapat menjadikan komite sebagai penyalur aspirasi orang tua demi keberlanjutan kualitas pendidikan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
