TKD Lampung Dipangkas Rp580 Miliar, Pemprov Pastikan Pembangunan Tetap Jalan

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan program pembangunan prioritas tetap berlanjut meski menghadapi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada APBN 2026.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat ditanya awak media terkait hasil pertemuan dengan Menteri Keuangan bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta.

Mirza menjelaskan, TKD yang dipangkas bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan besaran sekitar Rp580 miliar untuk Pemprov Lampung.

Kondisi ini berdampak pada naiknya rasio belanja pegawai di APBD 2026 karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menutupi kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum teranggarkan sepenuhnya.

BACA JUGA:Paling Hemat! Promo Indomaret Spesial Belanja Diskon Irit, Cek Daftar Harganya

“Banyak DAU yang ditarik, sementara untuk PPPK satu tahun ke depan belum teranggarkan. Jadi kami terpaksa menggunakan APBD untuk membayar PPPK, dan itu membuat rasio belanja pegawai naik,” ujar Mirza saat ditemui di lobi Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 8 Oktober 2025.

Meski begitu, Mirza menegaskan, Pemprov Lampung akan melakukan penyesuaian anggaran internal tanpa mengorbankan program pembangunan strategis.

“InsyaAllah tidak berdampak pada pembangunan. Jalan tetap prioritas, pendidikan tetap jalan, dan perbaikan infrastruktur juga terus kita dorong. Mungkin ada penyesuaian di pos lain, tapi secara umum tidak ada masalah,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, Pemprov Lampung akan memangkas sejumlah belanja OPD, tanpa mengurangi tunjangan pegawai (TPP) atau hak ASN dan guru.

BACA JUGA:Dorong Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa, UPT Bahasa Unila Buka Kelas Duolingo

“Yang dipotong paling belanja-belanja OPD, kita pangkas semua InsyaAllah. Tapi pegawai tetap semangat bekerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mirza menyampaikan bahwa Menteri Keuangan berharap perekonomian nasional tumbuh positif pada kuartal I 2026 sehingga memungkinkan penambahan kembali alokasi transfer ke daerah.

“Yang membangun Lampung bukan hanya APBD. Kita butuh kolaborasi dengan sektor swasta dan desa agar ekonomi tumbuh dari bawah. Infrastruktur jalan tetap kita utamakan sebagai penopang percepatan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Diketahui, pada Selasa, 7 Oktober 2025, puluhan gubernur dan wakil gubernur dari berbagai daerah mendatangi Kantor Pusat Kementerian Keuangan untuk menyampaikan keluhan atas rencana pemangkasan TKD dalam APBN 2026.

Sumber: