Realisasi Retribusi Lampung Sentuh Rp362,98 Miliar, RSBNH Serap 190 Persen Dari Target, Dinsos Cuma 10 Persen

BACA JUGA:Kembali Mencuri! Remaja Di Pringsewu Nyaris Di Amuk Massa

“Penarikan PAD harus dilakukan optimal, tetapi tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi tidak boleh ada penyimpangan,” tegasnya.

Selain mengevaluasi realisasi 2025, Pemprov Lampung juga mulai menyusun strategi penggalian potensi PAD untuk tahun-tahun mendatang.

“Hari ini juga kami melakukan perencanaan penggalian potensi PAD ke depan, dengan harapan pada tahun 2026, 2027, dan seterusnya pendapatan daerah semakin meningkat,” jelas Sulpakar.

Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berperan aktif mengoordinasikan dan mendampingi OPD dalam penyusunan perencanaan pendapatan yang realistis dan terukur.

BACA JUGA:MTQ ke-54 Bandar Lampung Resmi Ditutup, Rajabasa Kembali Jadi yang Terbaik

“Saya instruksikan kepada Bapenda selaku koordinator retribusi pendapatan daerah agar mendampingi OPD-OPD dalam penetapan perencanaan pendapatan ke depan,” katanya.

Sulpakar juga menekankan agar perencanaan dilakukan oleh tenaga kompeten dengan mempertimbangkan keseimbangan antara potensi dan target.

“Perencanaan harus dilakukan oleh orang yang memahami bidangnya. Jangan sampai target dibuat terlalu rendah atau justru terlalu tinggi hingga realisasinya rendah. Harus seimbang dan proporsional,” paparnya.

Ia menegaskan pentingnya komitmen seluruh OPD dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah di era otonomi yang semakin nyata.

BACA JUGA:Empat Hotel Ramah Anak Di Lampung, Mulai dari Fasilitas Kolam Renang Anak Sampai Kids Area

“Kita tidak bisa terus mengandalkan pendapatan transfer dari pusat. Pemerintah daerah harus membuat terobosan agar memiliki pendapatan sendiri secara maksimal tanpa mengabaikan aturan dan kepentingan masyarakat,” tutupnya.

Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, mengatakan Pemprov Lampung terus memperkuat upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui berbagai langkah strategis lintas OPD.

Langkah tersebut mencakup penyusunan kajian penyesuaian tarif di beberapa perangkat daerah seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Pemuda dan Olahraga, BPSDM, Badan Penghubung, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Selain itu, dilakukan penggalian potensi atas penggunaan ruang milik jalan sebagai lokasi pemasangan reklame, bando, akses usaha, penanaman fiber optic, dan fasilitas lainnya.

Sumber: