Iklan Bos Aca Header Detail

Datangi Gedung DPRD, Guru Honorer Curhat Kepada Anggota Dewan

Datangi Gedung DPRD, Guru Honorer Curhat Kepada Anggota Dewan

radarlampung.co.id - Puluhan honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer Non Katagori mendatangi gedung DPRD Tanggamus, Senin (4/2). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi kepada wakil rakyat.

Para guru honor yang dipimpin Yolan Tanamal disambut Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga dan anggota Komisi IV. Mereka menggelar hearing terkait sejumlah permasalahan. Yolan Tanamal dalam kesempatan tersebut menyampaikan aspirasi dari guru honorer, khususnya yang usianya di atas 35 tahun. Yakni meminta pengangkatan PNS tanpa tes, khusus bagi para guru honorer melalui keputusan presiden, seperti bidan PTT dan perangkat desa.

\"Kami juga meminta agar dewan mengupayakan insentif untuk semua guru honorer di sekolah negeri agar mengacu pada upah minimum regional (UMR) yang anggarannya berasal dari APBN. Lalu kami juga memohon izin untuk mengikuti rakor pada 20 Februari 2020 di GBK Jakarta,\" kata Yolan.

Menyikapi aspirasi guru honorer, anggota DPRD Tanggamus Hajin M. Umar mengatakan, kebijakan pengangkatan PNS menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini sudah disampaikan kepada Kemenpan RB saat Komisi I melakukan konsultasi beberapa waktu lalu.

\"Kami, anggota DPRD Tanggamus sudah sering berkonsultasi ke pusat untuk mencari solusi dari permasalahan ini,\" sebut Hajin.

Anggota DPRD Tanggamus lainnya Basuki Wibowo menyatakan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi tujuan dan kemauan para guru honorer. \"Kami tentu sangat mendukung upaya dari teman-teman guru honorer, \"ujarnya.

Ditambahkan anggota Fraksi Gerindra Hilman, ia berharap DPRD memberikan surat rekomendasi  kepada persatuan GTKHNK untuk dibawa saat rapat koordinasi.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga manyampaikan, 9 Februari mendatang, pihaknya berencana konsultasi ke Kemenpan RB dan Kemendikbud untuk mencari solusi mengenai permasalahan ini.

\"Konsultasi sangat penting untuk mengetahui perkembangan ke depan. Kami juga berharap agar para guru yang sudah mengabdi lama mendapat prioritas dari pemerintah pusat,\" tegas Irwandi.

Hearing ditutup dengan penyerahan surat rekomendasi dari anggota DPRD Tanggamus kepada guru honorer untuk dibawa saat mengikuti rakor di GBK pada 20 Februari 2020 mendatang. (ral/ehl/ais)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: