Hasil Investigasi Inspektorat, Herman HN Minta Oknum Pemotong Insentif Dipenjarakan

radarlampung.co.id - Wali Kota Bandarlampung Herman HN meminta oknum yang melakukan pemotongan insentif kader Posyandu, Puskeskel, PPKBD dan BKB dipenjarakan.

Herman HN mengaku geram setelah dirinya mendapat laporan inspektorat atas hasil investigasi terkait masalah tersebut.

\"Penjarakan saja. Kita mau cari orang yang benar, karena kita sudah lurus. Orang dibengkok-bengkokin, sudah sikat saja ya,\" tegasnya usai mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD Bandarlampung, Senin (7/10).

Hal senada juga pernah disampaikan Herman HN saat menanggapi adanya dugaan pemotongan insentif oleh oknum kader. \"Ya penjarakan saja, ngepet uang engga jelas. Jangan sampai dikasih angin,\" tegasnya lagi.

Menurutnya, tidak dibenarkan adanya pemotongan dalam segala bentuk insentif yang telah diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung.

\"Pokoknya tidak ada pemotongan. Bahkan saya tidak pernah berharap adanya pemotongan. Artinya bahwa tidak boleh ada sama sekali pemotongan-pemotongan,\" ujarnya.

Herman juga menegaskan bahwa insentif harus sampai ketangan yang berhak menerimananya. Apa lagi kalau uang tersebut dikelola bagi oknum-oknum yang tidak memiliki hak. \"Emang uang nenek moyang dia, motong-motong,\" pungkasnya.

Berdasarkan informasi Inspektur Inspektorat Bandarlampung, M Umar mengatakan bahwa hasil investigasi telah mereka serahkan kepada Wali Kota Bandarlampung melalui Sekretaris Kota Badri Tamam.

Badri membenarkan hal tersebut. \"Iya sudah saya laporkan ke pak wali. Dengan demikian apapun keputusan pak wali kita ikut dukung,\" jelas Badri Tamam baru-baru ini.

Disisi lain, M. Umar menyerahkan seluruhnya apa yang menjadi keputusan wali kota. Namun menurutnya, kepada oknum yang bersangkutan agar mengembalikan uang yang telah dipotong tersebut kepada kader yang bersangkutan.

\"Berdasarkan investigasi kita. Memang ada semacam miskomunikasi antar kader terkait keperuntukan pemotongan tersebut. Katanya, uang itu untuk kebutuhan organisasi yang dibelikan buat baju batik, buku dan kas. Jadi, solusinya bagi yang engga mau dipotong uangnya harus dikembalikan, nanti baju batinya ya diminta lagi, karena memang tidak ada kewajiban ada baju seragam lainnya. Baju seragamkan ada juga dari pemkot,\" jelasnya, Senin (7/10).

Dia bilang, dalam investigasi tersebut pihak kader maupun dinas terkait sudah dipanggil menghadap mereka untuk memberikan penjelasan terkait pemotongan. Sehingga, dirinya juga memberikan instruksi kepada kepala dinas terkait untuk memberikan pembinaan kepada kader-kader, agar melakukan rapat yang terbuka dan transparan.

\"Secara moral mereka punya tanggung jawab, karena pembinaannya oleh dinas terkait. Engga boleh lepas tangan begitu saja. Jadi dinas jangan diam saja, kalau pas pembagian uang itu harus jelas transparansinya. Intinya kepada yang tidak mau dipotong mereka wajib kembalikan uanh tersebut,\" tandasnya. (apr/kyd)

Sumber: