Ratusan Kendaraan Terjebak Macet Akibat Aksi Demonstrasi Petani Singkong di Lampung Timur

Ratusan Kendaraan Terjebak Macet Akibat Aksi Demonstrasi Petani Singkong di Lampung Timur

Ratusan kendaraan, baik truk maupun pribadi, terjebak dalam kemacetan yang disebabkan oleh aksi demonstrasi petani singkong--

RADARLAMPUNG.CO.ID - Kemacetan panjang terjadi di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, pada Kamis siang, 23 Januari 2025.

Ratusan kendaraan, baik truk maupun pribadi, terjebak dalam kemacetan yang disebabkan oleh aksi demonstrasi petani singkong.

Para petani, yang tergabung dalam Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur (PPSLT), mendatangi perusahaan pabrik pengolahan singkong untuk menuntut keadilan.

BACA JUGA:PIKK PLN UID Lampung Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir di Lampung

Akibat aksi yang memblokade jalan tersebut, jalur kendaraan dari arah Kecamatan Way Bungur menuju Jalintim dan sebaliknya dari Kecamatan Labuhan Ratu, mengalami macet total hingga belasan kilometer.

Situasi ini hampir mengakibatkan jalur tersebut terblokir sepenuhnya.

Namun, meskipun petugas terlihat menjaga pintu masuk pabrik untuk menghalau para demonstran, upaya untuk mengurai kemacetan tampaknya belum cukup efektif.

BACA JUGA:Pringsewu Siaga Menghadapi Banjir, Pj Bupati Marindo Kurniawan Tegaskan Kerja Sama dan Waspada

Kapolres Lampung Timur, AKBP Beny Setya, menyatakan bahwa meskipun ada sedikit hambatan, arus lalu lintas kembali normal setelah beberapa menit aksi berakhir.

"Laju kendaraan berjalan seperti biasa setelah aksi bubar," ujar Kapolres.

Aksi yang diadakan para petani ini berfokus pada beberapa tuntutan.

BACA JUGA:Pemkab Mesuji Siapkan Anggaran Rp1,8 Miliar untuk Dukung MBG

Mereka meminta agar pihak pabrik pengolahan singkong menurunkan potongan harga yang dirasa tidak adil, meminta kejujuran dalam timbangan hasil pertanian, dan mendesak pemerintah serta pengusaha tapioka untuk mematuhi surat keputusan bersama (SKB) tanggal 23 Desember 2024 serta surat edaran (SE) No. 7 Tahun 2025.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Lampung Timur, Rida Tifatul, mengatakan bahwa pihaknya bersama Forkopimda akan mengadakan rapat tertutup untuk membahas solusi yang adil terkait masalah ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: