Mengenal Sosok Ariyo Bimmo, Caleg DPR RI Dapil Lampung 2: Ingin Majukan Lampung Berbekal Segudang Pengalaman

LAHIR pada 1 Agustus 1974, Ariyo Bimmo yang kini merupakan seorang politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sukses dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua DPP PSI Bidang Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif.

Dalam terjun di dunia perpolitikan, salah satu tokoh politik yang menurutnya patut untuk dipanuti adalah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, di kepemimpinan seorang Jokowi, kemajuan Indonesia bisa merata.

Ya, di era Jokowi orientasi pembangunan Indonesia tidak lagi Jawa-sentris melainkan Indonesia sentris. Tercatat, Indonesia telah menyelesaikan 66 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam kurun 2019-2021, yang distribusinya memperhatikan prinsip 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Ketimpangan pun tercatat menurun dari rasio gini 0,414 pada 2014 menjadi 0,381 pada 2022 kemarin. Pertumbuhan tertajam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tercatat banyak ada di Timur Indonesia, yaitu Papua, Papua Barat, dan ada juga Gorontalo.

Kini, Ariyo Bimmo pun ingin menerapkan apa yang dipelajarinya dari sosok Jokowi untuk membantu pembangunan di Lampung dengan jalan maju dalam kontestasi Pileg 2024.

Ya, Ariyo Bimmo tercatat sebagai Caleg DPR RI Dapil Lampung 2 yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat.

Menilik karier dari seorang Ariyo Bimmo, ia pun kini dipercaya sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Menteri ATR/Kepala BPN sejak 20 Juni 2022.

Selain itu, menjadi seorang diplomat adalah cita-citanya semenjak duduk di kelas 6 SD. Orangtuanya bilang, ia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang dari berbagai kalangan dan kemampuan untuk meyakinkan orang atas ide-ide yang seringkali di luar dugaan.

Lalu, apakah ia berhasil menjadi diplomat? Tidak, atau mungkin juga belum. Apakah ia berhenti berpikir untuk menjadi diplomat? Tidak, atau mungkin setidaknya ia masih berpikir untuk berkiprah di masyarakat internasional.

Hampir saja, ia merasa bahwa sudah waktunya menyerah untuk menjadi wakil Indonesia di kancah internasional. Sampai suatu saat seorang senior yang sangat ia hormati, Prof. Hikmahanto Juwana, mengajaknya untuk membantu di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai konsultan Iembaga keuangan internasional (IMF) yang merumuskan berdirinya pengadilan niaga.

Karir sebagai seorang birokrat pun di depan mata. Membela dan mewakili kepentingan Indonesia di forum-forum pembangunan internasional adalah deviasi dari cita-cita awal, tapi mungkin inilah jalan dari Yang Maha Kuasa.

Di Bappenas, ia belajar banyak tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan di bidang hukum. Konsep makro pembangunan hukum yang dilakukan secara komprehensif adalah hal yang menjanjikan dalam tataran rencana.

Manusia boleh berencana, Tuhan berkehendak dan memutuskan. Karir di Bappenas terpaksa diakhiri. Ada kesulitan ekonomi yang tak bisa ditanggulangi kecuali apabila bekerja dengan gaji standar swasta di luar Bappenas.

Permohonan izin cuti di luar tanggungan negara ditolak, akhirnya ia harus mengucapkan berpisah pada lembaga dan rekan kerja yang sudah ia anggap sebagai keluarga.

Sumber: