Dirjen Keuangan Daerah Ingatkan Pentingnya Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran APBD

Dirjen Keuangan Daerah Ingatkan Pentingnya Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran APBD

--

Namun, pada sistem baru dilakukan penetapan APBD atau mengunci jadwal penetapan APBD pada tahun 2022.

"Ini sengaja kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama, agar kita lebih detail lagi memperhatikan belanja dan konsistensi perencanaan dan penganggaran baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota," urainya.  

Ia mencontohkan, total realisasi belanja berdasarkan data laporan 18 pemda se-Sulawesi Tenggara sampai dengan 17 Juli 2022 mencapai Rp5.413,55 miliar atau 23,98% dari total APBD Provinsi, kabupaten/kota dengan angka Rp 22.579,83 miliar. 

Sementara itu, APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 10.955,37 miliar. 

BACA JUGA: Heboh! 1 Tricon Container US Army Dikabarkan Disegel Bea Cukai Lampung

"APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 40 persen dari total belanja barang dan jasa mencapai Rp 4.382,15 miliar," ujarnya. 

Kemudian, realisasi belanja barang jasa dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sebesar Rp 1.722,35 miliar atau 39,30 persen dari potensi APBD provinsi dan kabupaten/kota. 

"Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi Kabupaten Konawe dengan persentase sebesar 83.98 persen (Rp 142.10 miliar) dan rata-rata realisasi belanja PDN se-Sulawesi Tenggara sebesar 39.30 persen (Rp 1.72 triliun)," paparnya.  

BACA JUGA: Mengantre Minyak, Dua Orang Tewas

Selain itu, Fatoni menyebutkan, tiga daerah dengan persentase realisasi riil tertinggi terhadap APBD 2022 berdasar data SIPD per tanggal 18 Juli 2022 pukul 12.00 WIB, yakni Kabupaten Buton Selatan dengan presentase realisasi 36.08 persen atau Rp 200.59 miliar, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan presentase realisasi 34.09 persen atau Rp 1.69 triliun dan Kota Kendari dengan presentase realisasi 31.71 persen atau Rp 617.30 miliar. 

Lalu daerah dengan pendapatan tertinggi di Sulawesi Tenggara adalah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 50.73 persen atau Rp 1.95 triliun. 

Sedangkan daerah dengan realisasi belanja tertinggi yaitu Kabupaten Konawe yang mencapai angka 39.50 persen atau Rp 580.71 miliar. 

Dapat dilihat proporsi realisasi pendapatan dengan realisasi belanja tertinggi Kabupaten Muna Barat sebesar 311.67 persen dengan realisasi pendapatan Rp 72.52 miliar dan realisasi belanja Rp 23.27 miliar. 

BACA JUGA: Melebur Rindu di Konser Dewa 19 ‘30 tahun Berkarya’

Rata-rata proporsi realisasi pendapatan dengan realisasi belanja pada provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yaitu 136.30 persen dengan total realisasi pendapatan Rp 7.38 triliun dan realisasi belanja Rp 5.41 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: