Halo KPU Daerah, Ada Pesan dari Mendagri Tito untuk Berempati dalam Kelola Anggaran Pemilu 2024

JAKARTA, RADARLAMPUNG.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang sibuk menyusun anggaran untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024. KPU di daerah, mulai tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, pun berlomba-lomba menyusun anggaran yang diharapkan seefisien dan seefektif mungkin.

Dalam menjalankan tahapan penyusunan anggaran ini, KPU daerah pun akan mendapatkan atensi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Mendagri Tito meminta KPU di daerah untuk benar-benar berhemat. Juga meletakkan rasa empati dalam mengelola anggaran pemilu.

Mendagri Tito meminta KPU  bijak dalam pengelolaan anggaran pemilu. Karena, situasi keuangan negara yang masih fokus untuk pemulihan ekonomi setelah Pandemi Covid-19. 

“Tolonglah berempati terhadap situasi. Karena pemerintah ada prioritas lain termasuk penanganan ekonomi,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya, Rabu 10 Agustus 2022.

BACA JUGA:Dirut PLN Dorong Inovasi Listrik Jadi Sumber Energi Murah

Mendagri Tito juga meminta KPU pusat hingga daerah untuk menekankan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat. Khususnya dalam pemanfaatan aset seperti gudang. Jika KPU daerah tidak memiliki gudang penyimpanan logistik pemilu, tentunya dapat berkoordinasi dengan pemda.

Sementara, bagi KPU daerah yang belum punya kantor permanen, juga dapat berkoordinasi dengan pemda. KPU juga dipersilakan mengirimkan data ke Kemendagri agar mendapatkan jalan keluar atas permasalahan ini. 

“Kalau perlu gudang (untuk menyimpan logistik pemilu), pakai saja fasilitas pemda. Silakan dibuat datanya, nanti saya sampaikan kepada kepala daerah,” kata Mendagri Tito.

Sedangkan untuk anggaran KPU pada 2022, Mendagri Tito menjelaskan bahwa yang diajukan sebesar Rp 8 triliun. Dari jumlah itu, Kementerian Keuangan RI telah mencairkan anggarannya sebanyak Rp 3,6 triliun. 

BACA JUGA:Polda Lampung Sosialisasi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 di Tubaba

“Sudah saya cek, anggaran yang diajukan KPU itu Rp 8 triliun. Yang dipenuhi Menteri Keuangan Rp 3,6 triliun. Ini untuk tahapan Pemilu di tahun 2022 ini tidak masalah,” ujar Mendagri Tito.

Anggaran Rp 3,6 triliun tersebut, kaat Mendagri Tiro, mencukupi kebutuhan penyelenggaraan tahapan pemilu. Bahkan bisa berlebih.

Sedangkan pengajuan anggaran yang belum dicairkan sekitar Rp 4,4 triliun untuk pembangunan sarana prasarana. Seperti membangun kantor KPU, renovasi kantor KPU, serta pembangunan gudang logistik KPU. (*)

 

Sumber: