Kembali Pimpin Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Akan Wujudkan Desa Ramah Anak dan Bebas Eksploitasi

PARAPAT, RADARLAMPUNG.DISWAY.ID - Sidang Pleno Forum Nasional Perlindungan Anak  ke-5 di  yang diselenggarahan dari tanggal 7 sampai 12 September 2022 di daerah wisata tujuan Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, memilih dan menetap kembali Arist Merdeka Sirait memimpin Komisi Nasional Perlindungan Anak untuk periode 2022-2027.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya membela dan melindungi anak di Indonesia,  Arist Merdeka  dibantu sekretaris jenderal dan 11 orang sebagai Dewan Komisioner. Sesuai dengan latar belakang keahliannya dan sejumlah nama yang diminta sebagai Dewan Pembina dan Dewan Pengawas dan Etik.

Selain penetapan Arist Merdeka Sirait sebagai Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dalam  Forum Nasional Perlindungan Anak yang ke-5 yang dibuka Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Damayanti, melalui sidang pleno  memutuskan Komnas Perlindungan Anak dalam semua tingkatan merupakan eksekutor dari seluruh kegiatan Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Pusat.

Dan menetapan bahwa kegiatan membela, menjaga, dan melindungi anak merupakan  bela negara.

BACA JUGA:Beredar Link Palsu Kenaikan Tarif Transaksi, Nasabah Bank Diimbau Waspada dan Terapkan Langkah Ini

Fornas Perlindungan Anak ke-5 ini juga menetapkan logo baru sebagai tuntutan peremajaan yang inovatif berbasis gerakan perubahan. Fornas Perlindungan Anak juga telah merumuskan langkah-langkah strategis.

Program mewujudkan Desa dan Daerah tujuan wisata yang ramah Anak dan bebas dari ekploitasi  dan bentuk-bentuk aksi membangun desa ramah anak untuk disampaikan kepada Kementerian PPPA untuk dijadikan program  pemerintah sebagai hasil dari Fomas Perlindungan Anak.

Untuk membangun dan mengeksekusi gerakan perlindungan anak berbasis komunitas, Fornas Perlindungan Anak  menugaskan masing-masing Komnas Perlindungan Anak di daerah untuk membetuk kelompok Kerja (Pokja) perlindungan anak berbasis desa dan kampung dan terintegrasi dengan program desa. (*)

Sumber: