FPK Pringsewu Kawal Demokrasi Berkualitas Tanpa Politik Uang

FPK Pringsewu Kawal Demokrasi Berkualitas Tanpa Politik Uang

Forum pembaharuan kebangsaan (FPK) Pringsewu mendorong demokrasi bersih menjelang Pemilu 2024.--

PRINGSEWU, RADARLAMPUNG.CO.ID - Demokrasi bersih berkualitas tanpa adanya politik uang mengemuka dalam bahasan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Pringsewu yang digelar di aula Kesbangpol.

Untuk itu FPK Pringsewu siap bermitra dengan Bawaslu dan KPU serta gabungan masyarakat lain untuk membentuk komitmen bersama terhadap terjalinnya demokrasi bersih berkualitas tanpa adanya politik uang.

Anggota FPK Azharul Fazri Siagian yang ditunjuk sebagai humas untuk mengkomunikasi agenda deklarasi Pemilu 2024 Bersih Tanpa Money Politik dengan stakeholder seperti KPU dan Bawaslu Pringsewu. 

BACA JUGA: Realisasi BPHTB Pesisir Barat Rp 432 Juta, Tingkatkan Pengawasan Jual Beli Tanah dan Bangunan

"Deklarasi tersebut diagendakan akan dilaksanakan pad awal Desember 2022. Mengingat tahapan pemilu 2024 sudah mulai berjalan," kata Azahrul Fazri Siagian. 

Azaharul menyatakan, pihaknya segera mengkomunikasikan agenda tersebut dengan Bawaslu dan KPUD Pringsewu.

Ini menindaklanjuti salah satu hasil rapat koordinasi akhir tahun 2022 di aula Kantor Badan Kesbangpol Pringsewu. 

BACA JUGA: Ada Pelanggaran Lalu Lintas di Pringsewu, Satlantas Hanya Lakukan Ini

Deklarasi Pemilu Bersih Tanpa Money Politik ini akan dibarengi dengan sosialiasi 4 pilar kebangsaan pada sembilan kecamatan di Pringsewu. 

Nantinya semua peserta akan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan Pemilu 2024 Bersih Tanpa Money Politik di Kabupaten Pringsewu.

Ditambahkan Ketua FPK Pringsewu Drs. H. Wanawir AM, MM., M. Pd, tugas dan fungsi anggota FPK adalah membantu pemerintah daerah dalam membina serta mencegah adanya konflik SARA di Pringsewu. 

BACA JUGA: Simak! Begini syarat Jadi Siswa SPLDT di Bandar Lampung

Tentunya hal ini harus berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol Pringsewu. 

"Alhamdulillah, koordinasi yang dilakukan baik di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan berjalan baik sehingga bibit-bibit konflik bisa dicegah sejak dini," kata Wanawir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: