Lampung Tertinggi Sementara untuk Presentasi Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022

Lampung Tertinggi Sementara untuk Presentasi Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022

Lampung menduduki urutan pertama sementara presentasi realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2022.--

KEPULAUAN RIAU, RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi Lampung menempati urutan pertama sementara presentasi realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2022 dengan capaian 77,51 persen.

Berdasar data Kemendagri pemutakhiran laporan 27 provinsi per 18 November 2022, urutan kedua adalah Provinsi Jawa Barat dengan realisasi 754,69 persen. 

Disusul Provinsi Banten pada urutan ketiga dengan realisasi 74, 37 persen.  Kemudian urutan ke empat Provinsi Jawa Timur dengan realisasi 72,34 persen dan Jawa Tengah di posisi kelima dengan realisasi 71,64 persen. 

BACA JUGA: ASN Wajib Simak ! Ini Pesan Penting Sekprov Lampung Jelang Pemilu Serentak 2024

Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, jika dilihat dari data presentasi realisasi belanja APBD provinsi se- Indonesia, paling hebat Lampung.

Hal ini disampaikan Suhajar dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) monitoring percepatan realisasi APBD 2022 dan pengendalian inflasi serta peningkatan produk dalam negeri pada pemda yang berlangsung di Swissbell Hotel HarbourBay Batam, Provinsi Kepri, Kamis 24 November 2022.

Sementara Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan rasa syukur atas capaian sementara tersebut. 

BACA JUGA: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Apresiasi Peran Guru, Ini Katanya

"Alhamdulillah, Pemprov Lampung  tertinggi sementara presentasi realisasi  belanja APBD Provinsi se-Indonesia," kata Fahrizal. 

Menurut Fahrizal, capaian tersebut karena arahan dan dorongan Gubernur Lampung setiap saat, serta komitmen semua kepala OPD untuk percepatan realiasasi anggaran.

Fahrizal menuturkan, percepatan realisasi anggaran juga diimbangi dengan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan belanja daerah.

BACA JUGA: Hari Ikan Nasional 2022, Gubernur Arinal Kampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

Dengan begitu pelaksanaan realisasi belanja tetap memedomani ketentuan peraturan perundangan. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: