Realisasi APBD Lampung 2022 Tertinggi se Indonesia, Gubernur Arinal Dapat Penghargaan Dari Kemendagri

RADARLAMPUNG.CO.ID-Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Lampung 2022 tertinggi di Indonesia.

Hal ini membuat Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan yang diberikan Kemendagri ialah sebagai Provinsi Terbaik Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tahun 2022 dalam ajang APBD Award 2023, yang digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Kamis 16 Maret 2023.

Usai mendapatkan penghargaan, Arinal kepada Radar Lampung mengatakan hal ini sebagai rasa syukur apalagi penghargaan yang ia dapat ini diperoleh menjelang Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-59 yang akan di peringati 18 Maret mendatang.

BACA JUGA:Penerima BSU Bisa Dapat Bantuan Tunai Rp 700 Ribu, Ini Syarat dan Caranya

"Alhamdulillah, ini merupakan kerja keras bersama pemerintah Provinsi Lampung. Yang akan terus kita tingkatkan kedepanya," kata Arinal.

Pemprov Lampung pada 2022 lalu berhasil meraih pendapatan sebesar 100,68 persen dari target. Sementara belanja berhasil mencapai 97,25 persen dari target.

Karenanya Pemprov Lampung menjadi daerah dengan realisasi belanja diurutan pertama.

Disusul setelah itu Kepulauan Riau dengan 96,68 persen. Disusul Jawa Barat dengan 96,44 persen, Kalimantan Barat 95,54 persen dan Jawa Tengah 95,14 persen.

BACA JUGA:Selesaikan Riset Aplikasi Omni Law sebagai Pembantu RUU di Indonesia

Arinal juga berharap dengan realisasi belanja daerah Provinsi Lampung yang tinggi ini bisa diikuti oleh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

"Kita harapkan semua daerah kabupaten/kota di Lampung bisa mengikutinya," sambung Arinal.

Sementara dalam kegiatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo menyampaikan apresiasinya pada Pemda yang telah berhasil mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah dengan maksimal pada APBD 2022 lalu.

"Semoga di Tahun Anggaran 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, patut, wajar, rasional, dan akuntable," harapnya.

Sumber: